Mengapa Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan Majelis Hakim? Ini Pertimbangannya

Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan Majelis Hakim (foto: Okezone)

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jakarta Timur) menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tyassuma namalain Dokter Tifa, dalam perkara dugaan penyebaran buletin bohong mengenai piagam Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Majelis pengadil menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak jeli dalam menyusun surat dakwaan.

Dalam pertimbangannya, majelis pengadil menegaskan, bahwa penuntut umum semestinya menentukan secara jelas pasal nan bakal didakwakan kepada terdakwa, bukan menggunakan ketentuan dari KUHP lama dan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) secara bersamaan.

"Maka Penuntut Umum kudu memilih pasal nan bakal didakwakan terhadap terdakwa, bukan menggunakan ketentuan pasal dalam KUHP lama alias WvS dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional (KUHP baru)," ujar pengadil dalam persidangan, Kamis (23/7/2026).

Hakim menjelaskan, dalam suatu perkara penuntut umum wajib menguraikan secara cermat, jelas, dan komplit mengenai perbuatan nan didakwakan kepada terdakwa. Setelah itu, penuntut umum kudu menentukan delik nan dianggap dilanggar berasas perbuatan tersebut.

Menurut majelis hakim, meskipun satu perbuatan dapat diatur dalam beberapa pasal nan saling beririsan, penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memilih dan menentukan pengganti pasal nan bakal didakwakan.

"Kemudian dibuktikan di persidangan, dan pada akhirnya Penuntut Umum menawarkan pasal nan menurutnya terbukti berasas kebenaran persidangan dalam tuntutannya. Dengan demikian, dalam penentuan pasal nan didakwakan, maka nan kudu diperhatikan adalah substansi materiil dari delik nan diatur dalam pengganti pasal-pasal tersebut," lanjut hakim.