Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Kunci Negara Bisa Bertahan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci keahlian sebuah negara untuk bertahan. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Mendagri pada aktivitas Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Mendagri mengapresiasi inisiatif KemenPAN-RB nan mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, aktivitas tersebut menjadi wake up call bagi seluruh aparatur pemerintah untuk kembali memperkuat pelayanan.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa negara nan bisa memperkuat dalam jangka panjang selalu ditopang oleh tiga variabel utama.

Hal itu meliputi militer nan kuat, abdi negara kepolisian dan intelijen nan solid, serta aparatur sipil negara (ASN) nan bisa menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.

“Dalam konteks ini, kita memandang aktivitas kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel nan ketiga ialah adanya civil service nan efektif dan efisien,” ujarnya.

Ia menjelaskan, membangun pelayanan publik nan berbobot di Indonesia bukan pekerjaan mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah masyarakat nan besar sekaligus mempunyai karakter nan sangat beragam.

Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik nan bisa membentuk budaya kerja aparatur.

“Menurut saya selain integritas sistemnya kudu dibuat, jika sistem dibuat maka orang bakal berbalik dia bakal berubah sistemnya bakal berubah dia bakal mengikuti kepada sistem itu,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan beragam jasa dalam satu lokasi.

Mendagri terus mendorong pemerintah wilayah (Pemda) membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga saat ini terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.

Menurutnya, penyederhanaan jasa publik dan digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah wilayah nan bisa meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.

“Saya menghormati aktivitas ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa betul-betul rekan-rekan di wilayah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” jelasnya.

Turut datang dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat mengenai lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.