Mendagri Tito Pastikan Adminduk & Bantuan Presiden untuk Korban Gempa NTT

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengikuti rapat berbareng Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penanganan akibat musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat berjalan di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).

Dalam forum itu, Mendagri menyampaikan sejumlah support Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam membantu penanganan pascagempa. Dukungan tersebut mulai dari membantu masyarakat terdampak mengurus arsip kependudukan nan rusak hingga memastikan Bantuan Presiden berupa penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan secara optimal oleh pemerintah wilayah (Pemda) setempat.

Mendagri menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu publikasi arsip kependudukan bagi masyarakat terdampak. Berdasarkan hasil peninjauan, tidak sedikit masyarakat nan arsip kependudukannya rusak alias lenyap akibat bencana.

“Kemarin waktu kami datang ke letak permintaan banyak sekali, minta untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, unik untuk Dukcapil kami kirim tim unik untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujarnya.

Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat nan hilang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menerbitkan arsip nan lenyap seperti SIM, STNK, dan BPKB. “Juga kami minta kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelasnya.

Di sisi lain, Kemendagri juga menugaskan tim unik untuk mengasistensi penggunaan Bantuan Presiden nan telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan delapan kabupaten terdampak. Total biaya nan disalurkan mencapai Rp200 miliar, nan terbagi atas Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten.

Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak, termasuk mereka nan mengungsi di tenda hingga berada di wilayah pelosok. “Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda, lantaran satu, lantaran rumahnya rusak, alias lantaran takut gempa susulan. Sehingga nan perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujarnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga mendorong seluruh bupati mendata rumah rusak ringan, sedang, hingga berat. Pendataan tersebut perlu melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses verifikasi lebih cepat. Data tersebut krusial lantaran menjadi referensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memberikan bantuan.

“Yang [rusak] ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu kelak sudah dinyatakan stabil [tidak terjadi gempa susulan], mereka duit sudah diterima, mereka bangun semua,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, Mendagri berbareng sejumlah ketua kementerian dan lembaga nan turut dalam rombongan juga mendampingi Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo.