Mendagri soal Banyak Kepala Daerah Kena OTT: Kita Tak Bisa Awasi 24 Jam

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 10 kepala wilayah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 ini. OTT terakhir menjerat Etik Suryani, bupati Sukoharjo.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengomentari banyaknya kepala wilayah nan terjaring OTT KPK. Pada dasarnya, kata Tito, kepala wilayah adalah orang-orang nan dipilih rakyat dan bukan diberi penugasan dari Kemendagri.

"Pertama, kepala wilayah ini dipilih rakyat. Mereka bukan rekrutmen top-down. Dulu ketika saya menjadi Kapolri, dengan kapolda alias kapolres itu sistem komando. Sewaktu-waktu bisa kita copot jika macam-macam. Kepala wilayah berbeda," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Karena itulah, kata Tito, kewenangan Kemendagri terbatas. Selain itu, Kemendagri juga tidak bisa mengawasi secara terus menerus mobilitas gerik mereka.

"Mereka bukan anak mini ya. Kepala wilayah ini enggak bisa kita awasi 24 jam, 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya. Kemendagri juga tidak punya kewenangan untuk memecat mereka," kata dia.