Mendagri Siapkan Insentif bagi Daerah yang Dukung Program Perumahan Rakyat

Untuk mempercepat implementasinya, Mendagri bakal menindaklanjuti rencana tersebut berbareng Menteri Pekerjaan Umum (PU), Direktur Utama PT PLN, serta seluruh kepala wilayah di wilayah terdampak musibah di Sumatera. Dia memastikan pemerintah bergerak sigap agar pembangunan dapat melangkah optimal.

Selain itu, dalam rapat juga mengemuka masukan dari pelaku upaya real estate ihwal tetap adanya wilayah nan belum menerapkan kebijakan pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mendagri menegaskan bakal mengecek daerah-daerah nan belum melaksanakan kebijakan tersebut.

“Setelah itu kita bakal menggunakan Surat Edaran, semacam mengingatkan mereka. Dan kemudian juga kita bakal memberikan award kelak di enam region seluruh Indonesia, region Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa-Bali dan lain-lain nan itu berupa insentif fiskal nan kepala wilayah nan pro, kepada, pro di bagian perumahan,” katanya.

Dalam kesempatan nan sama, Mendagri juga meminta BPKP menjalankan kegunaan pengawasan terhadap wilayah nan belum melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan langkah itu, dia berambisi program perumahan rakyat dapat melangkah lebih optimal.

Turut datang dalam rapat tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, perwakilan pengembang, serta pihak mengenai lainnya.