Mendagri Pastikan Penanganan Gempa NTT Fokus Pulihkan Layanan Dasar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah bergerak sigap menangani akibat gempa bumi nan melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebut, penanganan pada tahap awal pascagempa berfokus pada pengamanan korban serta pemulihan beragam jasa dasar masyarakat. Hal itu mencakup kelistrikan, telekomunikasi, kesiapan bahan bakar minyak (BBM), logistik, hingga penanganan korban meninggal dan penduduk nan mengalami luka-luka.

“Kemudian juga memberikan support tadi nan urgen, tenda, makanan, makanan sigap saji, nan di pengungsian. Termasuk [warga] nan luka,” ujar Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT nan berjalan secara hybrid dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

Ia mengapresiasi langkah sigap beragam pihak dalam memulihkan jasa dasar, termasuk PT PLN dan operator telekomunikasi. Menurutnya, pemulihan jaringan listrik dan komunikasi krusial untuk mendukung mobilitas serta koordinasi penanganan musibah di lapangan.

Selain kelistrikan dan telekomunikasi, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pembukaan akses jalan agar mobilitas masyarakat maupun perangkat berat untuk penanganan musibah dapat segera dilakukan. Ia juga meminta pemerintah wilayah (pemda) memperhatikan masyarakat nan terdampak, termasuk penduduk nan rumahnya mengalami kerusakan.

Ia menekankan agar pemda setempat melakukan pendataan secara lebih menyeluruh terhadap kerusakan rumah dan akomodasi publik. Data tersebut diperlukan sebagai dasar pemberian support pemerintah, baik untuk rumah rusak ringan, sedang, maupun berat, serta support bagi masyarakat nan tetap mengungsi. Di sisi lain, Mendagri meminta pemda mendata instansi pemerintahan nan mengalami kerusakan, mulai dari instansi pemerintah kabupaten hingga instansi desa dan kecamatan. Pendataan tersebut diperlukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan akomodasi pemerintahan agar pelayanan publik tetap berjalan.

“Saran kami tadi memang jika bisa, pendapat kami Bapak Menko [PMK], Kepala BNPB, kita buat dua posko, posko timur dan posko barat Flores. Satu di Labuan Bajo untuk menangani wilayah di bagian barat. Kemudian nan di Ende, pusatnya di Ende lantaran bandaranya di sana,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menyoroti kondisi fiskal sejumlah wilayah terdampak. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat bakal memberikan support kepada wilayah nan mempunyai keahlian fiskal terbatas maupun tingkat penyerapan anggaran nan tetap rendah agar anggaran nan tersedia dapat segera dimanfaatkan untuk penanganan bencana.

Ia menegaskan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda perlu diperkuat agar penanganan musibah dapat berjalan sigap sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Tahapan tersebut mulai dari masa tanggap darurat, transisi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami sarankan untuk betul-betul memetakan persoalan nan ada. Dan segera saja kita bergerak dengan kewenangan kita masing-masing. Entah itu di Pertamina, di listrik, di jalan, di bagian kesehatan, dan lain-lain,” tandasnya.

Turut datang dalam rapat tersebut Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan sejumlah pejabat mengenai lainnya.