Mendagri Lapor Prabowo soal Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Mendagri Tito Karnavian (Foto: Felldy Utama/Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, mengaku telah melaporkan kejadian maraknya kepala wilayah nan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Prabowo Subianto saat berjumpa dalam upacara kelulusan Pamong Praja Muda IPDN.

Berdasarkan info terbaru, terdapat 18 kepala wilayah nan tertangkap tangan dan diduga terlibat kasus korupsi sejak Pilkada 2024 hingga Juli 2026. "Ya sudah disampaikan, kemarin saya sampaikan pas di IPDN," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Dia mengaku turut berbincang berbareng Presiden Prabowo dalam rangka upaya memperkuat keahlian kepala wilayah sebelum dan sesudah terpilih. Mengingat, latar belakang kepala wilayah nan berbeda-beda.

Mendagri mengatakan, tidak semua kepala wilayah memahami birokrasi hingga manajemen pemerintahan. "Termasuk pembahasan gimana memperkuat keahlian kepala wilayah sebelum dia menjabat dan setelah menjabat terpilih, lantaran latar belakangnya berbeda," ujarnya.

Mendagri enggan menjawab apakah dalam pertemuan itu turut membahas pertimbangan sistem pilkada nan selama ini digelar secara langsung. Namun, ihwal pertimbangan penyelenggaraan pilkada merupakan kewenangan DPR dan pemerintah sebagai kreator undang-undang.

Menurut Tito, penyelenggaraan pilkada tidak langsung tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, konstitusi menyebut pilkada kudu digelar secara demokratis.

"Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan. Tapi serahkan kepada kreator undang-undang," tutur mantan Kapolri itu.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.