Mendagri Ajak Kepala Daerah Papua Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkeinginan menyukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan Mendagri usai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua nan berjalan di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).

“Saya minta dengan hormat kita mendukung Sensus Ekonomi nan diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri membujuk seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung aktivitas tersebut. Pasalnya, program itu bakal memberikan banyak faedah bagi daerah, khususnya di Tanah Papua.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi serta kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di Tanah Air.

“Oleh karena itu, kami dari BPS memohon support dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu kepala daerah, terutama di Tanah Papua, agar kita bisa bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia.

Menanggapi perihal itu, seluruh kepala wilayah se-Tanah Papua kompak menyatakan kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami siap mendukung Sensus Ekonomi tahun 2026,” tandas Ahmad Nausrau.

Seperti diketahui, Mendagri Tito dalam beragam kesempatan membujuk kepala wilayah untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026. Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala BPS pada Senin (15/6/2026) lalu. Melalui upaya ini, diharapkan pemerintah memperoleh info jeli mengenai kondisi ekonomi nan selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan.

Turut datang dalam pertemuan ini Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah pejabat ketua tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pejabat di lingkungan BPS dan Pemerintah Provinsi Papua.