Menanti Nakhoda NU dari Tambakberas

Ada tempat-tempat tertentu nan seolah menyimpan ingatan sejarah. Ketika sebuah organisasi kembali ke tempat itu, nan datang bukan hanya agenda dan para peserta, melainkan juga jejak para pendahulu serta pertanyaan tentang masa depan.

Tambakberas adalah salah satunya.

Pada 27-31 Agustus 2026, para ustad dan utusan Nahdlatul Ulama (NU) bakal berkumpul di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dalam Muktamar Ke-35 NU. Setelah melewati satu abad perjalanan, NU kembali menentukan arah kepemimpinannya.

Muktamar tentu bakal memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Akan ada support wilayah, bunyi cabang, komunikasi antarkiai, dan dinamika nan lazim dalam organisasi besar. Namun, di kembali seluruh proses itu tersimpan pertanyaan nan lebih mendasar: kepemimpinan seperti apa nan dibutuhkan NU pada abad keduanya?

Pertanyaan tersebut menjadi krusial lantaran era nan dihadapi NU telah berubah. Teknologi mengubah langkah manusia berkomunikasi. Kecerdasan buatan mulai menggeser pendidikan dan bumi kerja. Ketimpangan ekonomi tetap membayangi, sementara krisis lingkungan dan ketegangan geopolitik menghadirkan persoalan baru.

Di tengah perubahan itulah NU menanti nakhoda.

Bukan sekadar pemimpin nan bisa memenangkan forum muktamar, melainkan sosok nan dapat membaca perubahan tanpa membikin organisasi besar ini kehilangan akar sejarahnya.

Tambakberas sendiri bukan hanya tempat penyelenggaraan muktamar. Di tanah inilah KH Abdul Wahab Chasbullah, salah seorang muassis NU, dilahirkan. Ia dikenal bukan hanya sebagai kiai, tetapi juga organisator dan penggerak pembaruan di lingkungan kaum santri.

Jejak Kiai Wahab memperlihatkan satu watak krusial NU: menjaga tradisi sembari berani membaca perubahan. Tradisi tidak ditempatkan sebagai tembok nan menghalangi zaman, tetapi sebagai akar nan membikin sebuah organisasi tetap berdiri ketika angin perubahan datang.

Karena itu, Tambakberas mempunyai makna simbolik. Di tempat nan menyimpan jejak salah seorang pendiri NU tersebut, organisasi ini kembali berhadapan dengan pertanyaan tentang masa depannya.

Corak Kepemimpinan NU

Sejarah NU memperlihatkan bahwa setiap periode melahirkan corak kepemimpinan sesuai kebutuhan zamannya.

KH Abdurrahman Wahid membawa NU semakin kuat dalam percakapan demokrasi, kebangsaan, dan pluralisme. KH Said Aqil Siroj mempertegas narasi Islam moderat dan inklusif ketika konservatisme dan politik identitas menguat. Sementara KH Yahya Cholil Staquf mendorong konsolidasi kelembagaan sekaligus memperluas peran NU dalam percakapan global.

Setiap periode tentu menghadirkan apresiasi sekaligus perdebatan. Namun, dalam tradisi NU, perbedaan tidak selalu berfaedah perpecahan. Dialektika justru sering menjadi daya pembaruan.

NU tumbuh dalam tradisi pesantren nan berkawan dengan perbedaan pendapat. Para santri mengenal khazanah ikhtilaf dalam fikih. Satu persoalan dapat melahirkan beragam pandangan tanpa kudu menghilangkan penghormatan kepada pihak lain.

Karena itu, dinamika menjelang muktamar semestinya dibaca sebagai bagian dari proses organisasi mencari corak kepemimpinan nan paling sesuai dengan tantangan zamannya.

Menjelang Muktamar Ke-35, perhatian publik banyak tertuju pada dua figur: KH Yahya Cholil Staquf sebagai petahana dan Prof KH Nasaruddin Umar sebagai figur dengan modal sosial dan simbolik nan kuat.

Tentu, NU tidak pernah kekurangan kader kepemimpinan. KH Abdussalam alias Gus Salam dari Denanyar, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin dari Tebuireng, KH Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf dari Jawa Tengah, hingga KH Zulfa Mustofa merupakan bagian dari khazanah kepemimpinan NU.

Sejarah apalagi memperlihatkan bahwa kepemimpinan NU tidak selalu berpusat pada satu wilayah. KH Idham Chalid, seorang ustadz asal Kalimantan Selatan, pernah memimpin NU dalam waktu panjang. Ia menjadi salah satu contoh gimana NU bisa menghadirkan kepemimpinan nan melampaui pemisah geografis pesantren-pesantren besar di Jawa.

Karena itu, membaca Gus Yahya dan Nasaruddin Umar bukan berfaedah mempersempit pilihan muktamar pada dua nama. Keduanya lebih tepat dilihat sebagai representasi dua corak kepemimpinan nan sekarang banyak diperbincangkan.

Modal Kepemimpinan

Dalam perspektif sosiologi politik, kepemimpinan organisasi besar tidak hanya ditentukan ketenaran personal. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan sosial dibangun melalui beragam modal nan memperoleh pengakuan komunitas: modal sosial, budaya, simbolik, dan kelembagaan.

Dalam konteks NU, modal tersebut dapat berbentuk jaringan pesantren, pengalaman organisasi, legitimasi keulamaan, kedekatan dengan penduduk jam'iyyah, hingga keahlian membangun kepercayaan.

Gus Yahya memasuki muktamar dengan modal kelembagaan sebagai petahana. Pengalaman memimpin PBNU memberinya pemahaman langsung terhadap mesin organisasi, dari pusat hingga jaringan wilayah dan cabang.

Selama masa kepemimpinannya, PBNU mendorong konsolidasi organisasi melalui kaderisasi berjenjang. Program seperti PD-PKPNU, PMKNU, hingga Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari upaya membangun kader organisasi secara lebih sistematis.

Pembenahan tata kelola dan transformasi digital juga menjadi agenda penting. Organisasi sebesar NU memang tidak mungkin hanya mengandalkan hubungan informal. Dengan jaringan nan tersebar hingga pelosok Indonesia, sistem manajemen dan pengelolaan organisasi menjadi kebutuhan.

Kekuatan model kepemimpinan ini terletak pada pembangunan fondasi kelembagaan. Organisasi nan kuat memerlukan sistem agar tidak selalu berjuntai pada figur.

Namun, transformasi kelembagaan juga mempunyai tantangan. NU bukan hanya struktur administratif dengan kantor, surat keputusan, dan jenjang kepengurusan. Ia adalah organisasi sosial-keagamaan nan tumbuh dari pesantren, tradisi, dan hubungan emosional antara ustad dan jamaah.

Karena itu, modernisasi organisasi kudu melangkah berbareng pendekatan kultural. Sistem nan kuat tetap memerlukan kepercayaan warga.

Di sisi lain, Nasaruddin Umar membawa modal sosial dan simbolik nan berbeda. Pengalaman panjangnya di bumi keulamaan, akademik, pemerintahan, dan diplomasi keagamaan membentuk jaringan sosial nan luas.

Sebagai ustadz dan akademisi, Nasaruddin mempunyai pengalaman dalam percakapan keislaman. Kiprahnya dalam pemerintahan memberinya pemahaman mengenai birokrasi dan kebijakan publik. Sementara aktivitas diplomasi keagamaan mempertemukannya dengan beragam organisasi dan pemimpin kepercayaan dunia.

Modal tersebut dapat menjadi kekuatan bagi NU dalam memperluas peran sosialnya. NU tidak hanya berhadapan dengan persoalan internal organisasi, tetapi juga beragam tantangan besar: kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan, perdamaian, toleransi, hingga perubahan geopolitik.

Robert Putnam mengingatkan bahwa kekuatan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan struktur formal. Modal sosial tumbuh melalui kepercayaan (trust), jaringan (network), dan nilai berbareng (shared values).

Dalam konteks ini, keahlian membangun jejaring menjadi sumber daya penting. Organisasi dengan jaringan sosial nan luas mempunyai kesempatan lebih besar untuk membangun kerjasama dan memperluas pengaruh.

Namun, model kepemimpinan berbasis jejaring juga menghadapi tantangan. Gagasan besar kudu bisa diterjemahkan menjadi kerja organisasi hingga tingkat bagian dan ranting.

Sebab, sebesar apa pun percakapan NU di panggung global, kekuatan sejatinya tetap berada di akar rumput: pesantren, majelis taklim, masjid, madrasah, dan organisasi penduduk nahdliyin.

Menyatukan Dua Kekuatan

Karena itu, komparasi antara Gus Yahya dan Nasaruddin Umar sebaiknya tidak ditempatkan sebagai pertentangan personal.

Keduanya menghadirkan corak kepemimpinan nan berbeda. Gus Yahya menonjolkan penguatan mesin organisasi dan konsolidasi kelembagaan. Nasaruddin Umar membawa modal sosial, simbolik, dan jejaring kebangsaan serta internasional.

Pertanyaannya, apakah NU kudu memilih salah satunya?

Abad kedua NU justru memerlukan keahlian menyatukan beragam kekuatan tersebut. Organisasi sebesar NU memerlukan sistem kelembagaan nan kuat, tetapi tidak boleh kehilangan sentuhan kultural. NU memerlukan jejaring global, tetapi kakinya kudu tetap berpijak di pesantren dan kehidupan penduduk nahdliyin.

Tantangan NU ke depan juga semakin kompleks. Perubahan teknologi dan kepintaran buatan bakal mengubah pendidikan dan bumi kerja. Ketimpangan ekonomi menuntut penguatan ekonomi warga. Krisis lingkungan memerlukan kesadaran keagamaan baru mengenai hubungan manusia dan alam.

Pada saat nan sama, generasi muda NU hidup dalam ruang sosial nan berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka mengenal kepercayaan tidak hanya dari pesantren dan pengajian, tetapi juga dari media sosial, algoritma, dan ruang digital.

Di sinilah kepemimpinan NU diuji.

Nakhoda NU berikutnya tidak cukup hanya memahami peta internal organisasi. Ia kudu bisa membaca perubahan bumi sembari menjaga kepercayaan para kiai, pesantren, dan penduduk NU.

Muktamar pada akhirnya bakal selesai. Para utusan bakal kembali ke wilayah masing-masing. Spanduk-spanduk bakal diturunkan dan hiruk-pikuk tentang siapa mendukung siapa perlahan menghilang dari percakapan publik.

Namun, keputusan nan lahir dari Tambakberas bakal melangkah jauh melampaui lima hari penyelenggaraan muktamar.

Ia bakal menentukan gimana NU menghadapi generasi baru, merespons perubahan teknologi, memperkuat pesantren, menjaga kebangsaan, serta menempatkan dirinya di tengah perubahan dunia.

Barangkali, sejarah memang tidak terlalu lama mengingat berapa bunyi nan diperoleh seorang ketua umum alias gimana lobi berjalan menjelang pemilihan. Sejarah lebih sering mencatat arah nan dipilih setelah seseorang menerima amanah kepemimpinan.

Tambakberas, tanah kelahiran Kiai Wahab Chasbullah, seolah mengingatkan kembali satu pelajaran sederhana: tradisi tidak pernah meminta kita berakhir berjalan. Ia hanya meminta agar kita tidak lupa dari mana perjalanan dimulai.

Karena itu, Muktamar Ke-35 NU bukan semata tentang siapa nan bakal berdiri di pucuk kepemimpinan PBNU.

Yang sedang ditunggu adalah seseorang nan bisa membaca era tanpa kehilangan ingatan sejarah; menggerakkan organisasi tanpa menjauh dari pesantren; dan membawa NU melangkah ke masa depan tanpa meninggalkan penduduk nan selama ini menjadi kekuatannya.

Dari Tambakberas, NU bakal memilih nakhodanya.

Kelak, waktu nan bakal menjawab apakah nakhoda itu sekadar memenangkan muktamar, alias betul-betul bisa membawa NU menemukan arah pada abad keduanya.