Taufik Fajar
, Jurnalis-Jum'at, 20 November 2026 |05:30 WIB

Menaker soal UMP 2027 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pedoman penghitungan bayaran minimum 2027 kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Dalam pedoman tersebut, terdapat sejumlah komponen nan menjadi dasar penentuan besaran bayaran minimum, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli mengatakan, penghitungan bayaran minimum 2027 kudu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan pengupahan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
"Penetapan bayaran minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi kudu memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, info nan digunakan kudu dapat menggambarkan kondisi wilayah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli dalam keterangan resmi, Kamis (19/11/2026).
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan nan mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.
Adapun bagi provinsi maupun kabupaten/kota nan telah mempunyai bayaran minimum pada 2026, penghitungan bayaran minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nan dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1 dan menjadi variabel nan mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
47 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·