Menakar Kedaulatan di Area Abu-abu Batas Maritim

Bagi Indonesia, lautan bukanlah sekadar entitas geografis pemisah pulau, melainkan panggung geopolitik nan riuh, urat nadi ekonomi bangsa, sekaligus tembok terdepan kedaulatan. Namun, di kembali narasi luhur Poros Maritim Dunia, tersembunyi realitas nan menguras energi: kerumitan perbatasan laut dan masifnya ancaman pencurian ikan. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) Tahun 1982 memang telah disahkan dan diakui dunia , memberikan arsitektur pembagian wilayah laut mulai dari Perairan Pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Sayangnya, di atas peta riil geografis Asia Tenggara, batas-batas kelautan ini seringkali saling bertubrukan.

Ketika jarak antarpantai dua negara bertetangga kurang dari 400 mil laut, tumpang tindih klaim (overlapping claim) tak bisa dihindari. Dari kacamata akademis dan norma tata negara, ketiadaan garis demarkasi nan definitif ini melahirkan "area abu-abu" alias grey area. Masalahnya, bagi kapal-kapal asing, area abu-abu ini bukanlah subjek obrolan norma perdata internasional, melainkan sebuah "surga eksploitasi". Di sinilah kita kudu membedah kejadian pemisah maritim secara lebih tajam dari lensa sektor kelautan dan perikanan, di mana sengketa perbatasan berkorelasi langsung dengan maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

Lanskap Ambigu: Celah Menganga bagi "Hantu" IUU Fishing

Secara teoretis, wilayah laut nan perbatasannya belum disepakati dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipologi, seperti Overlapping Jurisdiction (klaim sah nan tumpang tindih) , Unresolved Maritime Boundary Area (UMBA) nan netral tanpa ketegangan , hingga Dispute Area nan sarat bakal ketegangan politik dan perebutan kedaulatan aktif.

Namun, di lapangan, tipologi-tipologi norma ini seringkali dieksploitasi oleh aktor-aktor perikanan dari negara tetangga sebagai tameng pelindung. Aksi IUU Fishing di perairan perbatasan Indonesia bukan sekadar pencurian random oleh nelayan tradisional, melainkan seringkali terorganisasi dan berlindung di kembali narasi "wilayah sengketa".

Hegemoni Armada Vietnam di Natuna Utara: Sebelum kesepakatan ZEE tuntas pada 2022, perairan Laut Natuna Utara menjadi arena bebas bagi armada kapal penangkap ikan Vietnam. Dengan menggunakan perangkat tangkap destruktif seperti pair trawl (pukat harimau bergandengan) nan merusak ekosistem dasar laut, mereka kerap berdasar beraksi di wilayah ZEE alias landas kontinen milik negaranya. Klaim tumpang tindih (overlapping jurisdiction) sering digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan pengerukan masif.

Taktik Bayangan Filipina di Utara Sulawesi: Meskipun perjanjian ZEE dengan Filipina telah disepakati pada 2014 setelah 20 tahun perundingan, bayang-bayang pemanfaatan historis tetap menyisakan residu pelanggaran. Modus nan sering terjadi adalah penggunaan rumpon (FADs/Fish Aggregating Devices) terlarangan nan dipasang di perbatasan untuk memikat ikan pelagis beranjak (seperti tuna) agar keluar dari perairan Indonesia, alias armada mini nan "menyelinap" mengambil untung dari celah-celah patroli di wilayah kepulauan perbatasan.

Gesekan Terbuka dengan Malaysia di Selat Malaka dan Ambalat: Wilayah laut antara garis Landas Kontinen 1969 dan klaim unilateral ZEE Indonesia melahirkan area UMBA di Selat Malaka dan Natuna Utara. Di perairan ini, kapal-kapal Malaysia kerap ditemukan beraksi tanpa arsip sah berdasar izin RI, apalagi tak jarang diwarnai oleh kejadian pengusiran maupun penahanan antar-aparat penegak norma kedua negara.

Bagi nelayan asing, pemisah nan belum tuntas adalah dalih mitigasi risiko. Jika tertangkap, negara bendera (flag state) mereka acap kali memberikan pembelaan diplomatik dengan argumen warganya beraksi di wilayah "tradisional" alias "wilayah sengketa", sehingga menuntut abdi negara Indonesia untuk berhati-hati agar tidak memicu kejadian diplomatik.

Resolusi Transisional: Strategi Provisional Arrangement dan Implementing Arrangement

Lalu, gimana abdi negara kelautan dan perikanan kita seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bernavigasi di tengah kekosongan garis pemisah ini? UNCLOS 1982 melalui Pasal 74(3) dan 83(3) sebenarnya memberikan jalan keluar sementara: negara-negara diwajibkan melakukan Provisional Arrangements (Pengaturan Sementara) dan menahan diri (self-restraint) agar tidak memperumit pencapaian kesepakatan akhir.

Dalam praktiknya dengan Malaysia, Indonesia merumuskan MoU Common Guidelines dan Common Best Practices (CBP). Alih-alih langsung menembak alias menyita secara membabi buta, abdi negara melakukan pengelompokkan tingkat kejahatan. Tindakan tegas berupa penahanan (detain) langsung dilakukan tanpa kompromi untuk kejahatan luar biasa perikanan: penggunaan bahan peledak, setrum, racun kimia, pair trawl, kapal tanpa arsip sah, hingga keterlibatan negara ketiga dan pidana penyelundupan narkoba. Sementara untuk pelanggaran nan sifatnya lebih administratif di area UMBA, dilakukan sistem pengusiran lembut (Request to Leave) untuk menghindari tumbukan politis nan tidak perlu.

Langkah nan lebih revolusioner diambil dengan Vietnam. Pasca kesepakatan ZEE 2022, terbentuklah area Maritime Overlapping Jurisdiction Area (MOJA) di Natuna Utara, di mana kolom air milik Indonesia namun dasar laut (seabed) milik Vietnam. Indonesia tidak membiarkan ini menjadi ruang abu-abu baru. Melalui Implementing Arrangement (IA) pertama di bumi pada Maret 2025, patokan ditegakkan dengan sangat kaku dan berbasis sains perikanan. Vietnam hanya boleh menangkap sedentary species (biota dasar laut) dengan 4 metode spesifik dan dilarang keras mengeruk kolom air nan menjadi kewenangan Indonesia. Indonesia secara tegas tidak memberikan kewenangan spesial (grand access) apa pun kepada Vietnam di perairan ZEE MOJA.

Transformasi Data Pengawasan: Dari Bukti Hukum Menjadi Amunisi Diplomasi

Di sinilah letak argumen sentral dari tulisan ini: upaya penegakan norma (penangkapan kapal IUU Fishing) tidak boleh berakhir hanya pada proses peradilan (pro yustisia) di pengadilan perikanan. Ratusan kapal nan ditenggelamkan, disita, alias diusir, beserta ribuan info intelijen pengawasan di laut, merupakan aset diplomatik berbobot tinggi.

Bagaimana info hasil pengawasan dan penegakan norma sektor kelautan dapat dikapitalisasi sebagai perangkat pukul telak dalam diplomasi perundingan pemisah wilayah di forum internasional?

Pertama, Membangun Konstruksi "Effective Occupation" (Penguasaan Efektif).

Dalam norma internasional dan yurisprudensi Mahkamah Internasional (seperti dalam kasus Pulau Sipadan-Ligitan alias Pedra Branca), konsep effective administration alias kehadiran negara secara terus-menerus (state practice) sangat krusial. Data patroli harian PSDKP, log radar, tangkapan layar Vessel Monitoring System (VMS), dan riwayat penangkapan kapal asing di area sengketa adalah bukti empiris tak terbantahkan bahwa Indonesia datang secara de facto, menguasai, memelihara, dan menegakkan norma di wilayah tersebut. Kumpulan info ini membantah klaim historis alias klaim peta sepihak musuh nan tidak dibarengi dengan kehadiran aparatur di lapangan.

Kedua, Menelanjangi Kedok "Hak Tradisional" (Traditional Fishing Rights).

Seringkali negara tetangga mengusulkan klaim kewenangan beraksi di ZEE Indonesia dengan argumen "hak penangkapan ikan tradisional" alias historic rights. Data hasil penangkapan kapal oleh abdi negara RI dapat meruntuhkan klaim ini. Dokumen hasil investigasi abdi negara nan menunjukkan penggunaan trawl raksasa, kapal bertonase besar (di atas 100 GT), serta penggunaan teknologi navigasi modern (GPS, satelit perikanan) bakal membuktikan secara saintifik di forum arbitrase bahwa aktivitas tersebut adalah murni kejahatan industri perikanan berkapital besar, bukan aktivitas nelayan tradisional subsisten nan dilindungi konvensi.

Ketiga, Instrumen Tekanan (Coercive Diplomacy) di Meja Perundingan Bilateral.

Dalam perundingan technical meeting pemisah wilayah—seperti nan telah dilalui 12 tahun dengan Vietnam alias 20 tahun dengan Filipina diplomat Indonesia (Kementerian Luar Negeri) sering dihadapkan pada negosiator musuh nan bersikeras dengan klaim maksimalis mereka. Dengan membawa dossier (berkas) intelijen PSDKP nan merinci ribuan titik pelanggaran (ploting koordinat) armada negara musuh nan beraksi secara merusak (merusak ekosistem terumbu karang/dasar laut), diplomat kita mempunyai leverage kuat. Posisi tawar ini menekan musuh untuk segera berdiskusi dan merampungkan kesepakatan pemisah laut, lantaran membiarkan kekosongan norma hanya bakal memperburuk gambaran mereka sebagai "sponsor IUU Fishing".

Keempat, Memobilisasi Dukungan di Forum Internasional dan RFMO.

Data penegakan norma ini tidak hanya berfaedah untuk diplomasi bilateral (B to B), tetapi juga untuk forum multilateral seperti Food and Agriculture Organization (FAO), Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs), hingga INTERPOL. Melalui kajian rantai pasok dan tangkapan, Indonesia dapat membuktikan bahwa hasil IUU Fishing dari wilayah sengketa dicuci (dilakukan fish laundering) sebelum masuk ke pasar global. Dengan membeberkan bukti-bukti empiris pelanggaran terstruktur ini ke organisasi internasional, Indonesia sukses membangun narasi bahwa keengganan merampungkan perbatasan adalah kedok untuk melegalkan transnational organized crime. Tekanan moral dari organisasi dunia ini bakal sangat merugikan posisi politik lawan.

Pandangan ke Depan: Sinergitas Kedaulatan

Mengelola perbatasan laut di era kejuaraan sumber daya tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Penegakan norma dan pelindungan kedaulatan laut bukan semata tugas sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan (aparat patroli) alias Kementerian Luar Negeri (diplomat) secara terpisah. Dibutuhkan sebuah simfoni "Diplomasi Perbatasan Berbasis Data".

Setiap cipratan gelombang laut nan diarungi kapal pengawas PSDKP, setiap koordinat kapal asing nan terekam radar, dan setiap berkas penangkapan (BAP) nelayan ilegal, kudu segera didigitalkan, dianalisis secara spasial, dan ditransfer sebagai peluru argumen bagi para negosiator kita di ruang sidang internasional.

Sengketa tumpang tindih (overlapping claim) dan area tanpa pemisah definitif mungkin tetap bakal terus ada dalam peta geopolitik kita untuk beberapa dasawarsa mendatang. Namun, dengan instrumen UNCLOS 1982 , pengaturan interim seperti CBP di UMBA , dan ketegasan Implementing Arrangement di MOJA, serta kapabilitas meramu info penangkapan IUU Fishing menjadi daya gedor diplomasi, Indonesia menahbiskan dirinya bukan lagi sekadar penonton di halamannya sendiri. Kita sedang menulis ulang patokan main di kawasan: bahwa kedaulatan negara di laut adalah absolut untuk kemakmuran bangsa, dan setiap jengkal ruang laut nusantara bakal selalu dipantau, dijaga, dan dipertahankan.