May Day: Antara Romantisme Perlawanan dan Realitas Eksploitasi yang Berulang

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
Ilustrasi pekerja. Foto: Unsplash

Setiap 1 Mei, kita menyebutnya Hari Buruh. Namun pertanyaannya: Apakah kita betul-betul memahami luka sejarah di kembali tanggal itu?

May Day bukan lahir dari panggung seremoni, spanduk formal, alias ucapan selamat nan dingin. May Day lahir dari tubuh-tubuh pekerja nan lelah, dari jam kerja nan panjang, dari bayaran nan tidak layak, dan dari keberanian pekerja untuk berkata: cukup.

Sejarah mencatat, pada 1 Mei 1886, ratusan ribu pekerja di Amerika Serikat melakukan mogok besar untuk menuntut jam kerja delapan jam. Peristiwa Haymarket di Chicago kemudian menjadi simbol bahwa kewenangan pekerja tidak pernah jatuh dari langit. Hak itu diperjuangkan melalui solidaritas, pengorbanan, dan keberanian melawan ketidakadilan.

Karena itu, May Day tidak boleh diperingati sebagai aktivitas tahunan nan selesai setelah pidato, panggung hiburan, alias unggahan media sosial. May Day kudu menjadi ruang untuk mengingat bahwa di kembali pertumbuhan ekonomi, ada pekerja nan sering kali dibayar murah, mudah diganti, dan tidak selalu terlindungi.

Eksploitasi Buruh Tidak Hilang, Hanya Berubah Bentuk

Hari ini, pemanfaatan terhadap pekerja tidak selalu tampil dalam corak lama seperti jam kerja ekstrem tanpa batas. Bentuknya berubah menjadi PHK, outsourcing, perjanjian pendek, bayaran nan tidak sebanding dengan biaya hidup, dan ketidakpastian masa depan. Buruh mungkin terlihat bekerja dalam sistem modern, tetapi kerentanannya tetap nyata.

Ilustrasi PHK. Foto: Shutterstock

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa PHK di Indonesia tetap menjadi persoalan serius. Pada 2020, jumlah pekerja terkena PHK mencapai 386.877 orang. Angka ini memang sempat turun pada 2021 dan 2022, tetapi kembali naik pada 2023, 2024, hingga mencapai 88.519 orang pada 2025.

Data ini menunjukkan bahwa ancaman kehilangan pekerjaan bukan sekadar cerita sesaat, melainkan juga realitas nan terus menghantui kelas pekerja.

Masalahnya, ketika perusahaan bicara efisiensi, pekerja sering menjadi korban pertama. Ketika ekonomi sulit, pekerja diminta memahami keadaan. Namun ketika untung meningkat, belum tentu kesejahteraan pekerja ikut naik. Di sinilah letak ketidakadilannya: pekerja diminta loyal kepada sistem, tetapi sistem belum tentu setia kepada pekerja.

Solidaritas Buruh Jangan Berhenti sebagai Seremoni

May Day semestinya menjadi momentum memperkuat solidaritas buruh, bukan sekadar agenda seremonial. Solidaritas berfaedah pekerja tidak melangkah sendiri-sendiri. Buruh pabrik, pembimbing honorer, pekerja rumah tangga, pengemudi ojek online, pekerja kontrak, pekerja perempuan, dan pekerja muda perlu dilihat sebagai bagian dari persoalan nan sama: sama-sama menghadapi ketidakpastian kerja dan lemahnya perlindungan.

Aksi pekerja pada May Day di Jakarta menunjukkan bahwa bunyi kolektif tetap penting. Jumlah massa pekerja mencapai sekitar 50.000 orang pada 2023, sekitar 48.300 pada 2024, dan diperkirakan sekitar 200.000 pada 2025. Angka ini bukan sekadar jumlah peserta demonstrasi. Ia adalah tanda bahwa keresahan pekerja belum selesai dan tetap memerlukan ruang perjuangan bersama.

Ilustrasi May Day. Foto: Basith Subastian/kumparan

Karena itu, May Day kudu menjadi ruang konsolidasi. Serikat pekerja perlu diperkuat, pendidikan politik pekerja perlu diperluas, dan tuntutan pekerja kudu terus dikawal setelah tanggal 1 Mei berlalu.

Tanpa solidaritas, tuntutan pekerja mudah dipatahkan. Tanpa organisasi, kemarahan pekerja mudah hilang. Tanpa kesadaran bersama, May Day hanya menjadi seremoni kosong.

Tuntutan Buruh adalah Tuntutan Keadilan Sosial

Tuntutan pekerja pada May Day 2025 menunjukkan bahwa persoalan pekerja tidak sederhana. Mereka menuntut penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, bayaran layak, izin ketenagakerjaan nan lebih adil, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan pemberantasan korupsi. Tuntutan ini bukan permintaan berlebihan, melainkan bunyi dasar dari penduduk negara nan mau bekerja dengan kondusif dan hidup secara layak.

Upah layak bukan kemewahan. Perlindungan kerja bukan hadiah. Kepastian kerja bukan tuntutan manja. Semua itu adalah bagian dari kewenangan dasar pekerja. Negara tidak boleh hanya datang untuk menjaga suasana investasi, tetapi juga kudu datang untuk memastikan bahwa pekerja tidak dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi.

Relevansinya semakin kuat pada May Day 2026. KSPI kembali menyoroti rumor outsourcing, ancaman PHK, bayaran murah, dan lemahnya penerapan kebijakan perlindungan pekerja di lapangan.

Ilustrasi buruh. Foto: seeshooteatrepeat/Shutterstock

Artinya, tuntutan pekerja tidak berubah lantaran masalah dasarnya belum selesai: pekerja tetap hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian kerja, sementara kebijakan negara belum sepenuhnya bisa menjamin perlindungan nan nyata.

May Day akhirnya mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nomor investasi dan untung perusahaan. Pembangunan kudu diukur dari hidup manusia nan bekerja di dalamnya. Jika pekerja tetap mudah di-PHK, dibayar murah, dan dipaksa hidup dalam ketidakpastian, ada nan salah dalam arah pembangunan kita.

May Day Harus Menjadi Gerakan, bukan Kenangan

May Day bukan nostalgia masa lalu. May Day adalah peringatan bahwa perjuangan pekerja belum selesai. Sejarah Haymarket mengajarkan bahwa perubahan hanya lahir ketika pekerja berani bersatu. Data PHK hari ini menunjukkan bahwa ketidakadilan kerja tetap terus berulang.

Karena itu, posisi kita jelas: May Day kudu menjadi momentum memperkuat solidaritas buruh. Jangan biarkan dia berakhir sebagai seremoni tahunan. Jangan biarkan bunyi pekerja hanya ramai pada 1 Mei, lampau sunyi setelahnya.

May Day kudu hidup sebagai gerakan, sebagai kesadaran, dan sebagai keberanian berbareng untuk mengatakan bahwa pekerja bukan perangkat produksi. Buruh adalah manusia. Dan manusia nan bekerja berkuasa hidup layak, aman, dan bermartabat.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan