
Ketua DPD Sultan Najamuddin/Okezone
JAKARTA – Sejumlah nama masuk dalam bursa calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP) di klaster ketua lembaga negara, Ketua DPD Sultan Najamuddin menempati posisi kedua dengan 17,8 persen, di bawah Ketua DPR Puan Maharani 21,4 persen dan di atas Ketua MPR Ahmad Muzani 14,2 persen.
Menanggapi perihal tersebut, Sultan memilih tidak memperkirakan soal dirinya. Ia justru mengembalikan persoalan itu ke kewenangan Presiden.
“Terkait dengan itu apapun nan diputuskan oleh Bapak Presiden. Siapapun wajib mendukung lantaran ini domainnya Pak Presiden,” kata Sultan di Jakarta, dikutip, Minggu (15/11/2026).
“Posisi DPD apapun, kapanpun, siapapun nan bakal diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya menyukseskan itu,” lanjutnya.
DPD kata dia, sebagai lembaga tidak bakal ikut menyodorkan nama. Alasannya konstitusional: pengusulan dua nama calon wapres adalah kewenangan prerogatif Presiden Prabowo, untuk kemudian dipilih MPR.
“Pak Presiden nan paling tahu. Bapak Presiden nan paling tahu nan terbaik nan diusulkan Bapak Presiden kita dukung sehingga kita kawal kelak sampai tuntas,” ujar Sultan.
Sultan melanjutkan, pergantian wapres bukan sekadar soal siapa nan mengisi bangku kosong. Ini soal memastikan sisa 3 tahun pemerintahan Prabowo tidak lenyap untuk kegaduhan politik.
“Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” ujarnya.
Dijelaskan Sultan, peran DPD menjadi sentral dan bukan sekadar pelengkap dalam proses pergantian wapres.
28 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·