Maskapai Diperbolehkan Transaksi Pakai Dolar AS Imbas Rupiah Anjlok ke Rp18.100

Maskapai Diperbolehkan Transaksi Pakai Dolar AS Imbas Rupiah Anjlok ke Rp18.100 (Foto: Freepik)

JAKARTA - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) nan memberikan kelonggaran untuk perusahaan maskapai melakukan transaksi menggunakan dolar AS di tengah pelemahan Rupiah saat ini. Tercatat, Rupiah kembali ambruk ke level Rp18.100 per dolar AS

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, kebijakan pengecualian sektor industri nan boleh melakukan transaksi menggunakan dolar semestinya selesai pada tahun 2026. Namun BI tetap memberikan masa transisi 1 tahun hingga 2027 untuk maskapai pikulan udara niaga tidak berjadwal (charter flight).

"Kita sudah dapat surat dari BI (Bank Indonesia), artinya penerbangan tidak berjadwal ini mendapat persetujuan dari BI pengecualian sebagai sektor industri nan dikecualikan untuk menggunakan mata duit asing," ujarnya saat ditemui usai agenda Rapat Umum Anggota (RUA) INACA 2026 di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, perihal tersebut menjadi salah satu instrumen bagi maskapai untuk menyikapi pelemahan nilai tukar, sehingga diharapkan pendapatan maskapai nan berbentuk mata duit asing tidak tergerus oleh pelemahan nilai tukar.

Sebelumnya Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun BI memberikan pengecualian dalam corak penundaan tanggungjawab penggunaan rupiah bagi pelaku usaha, termasuk di pikulan udara niaga tidak berjadwal. Pengecualian tersebut diberikan pada tahun 2016, dan jatuh tempo pada 30 Juni 2026.

Meski jatuh tempo pada tahun ini, BI memberikan kelonggaran bagi maskapai pikulan udara niaga tidak berjadwal (charter flight) untuk tetap melakukan transaksi menggunakan mata duit asing, termasuk dolar AS hingga 30 Juni 2027.

Keputusan itu tertuang dalam surat Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebagai tanggapan atas permohonan perpanjangan penundaan penerapan tanggungjawab penggunaan rupiah untuk transaksi jasa sewa pikulan udara (charter flight) pada tanggal 29 Juni 2026.