Mahfud MD Ungkap Alasan KPK Harus Tangani Perkara Febrie Adriansyah

Mahfud MD (foto: Okezone)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar penanganan perkara dugaan korupsi nan menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mulanya, Mahfud menyoroti kondisi penegakan norma di Indonesia nan dinilainya semakin mengkhawatirkan. Menurut dia, terdapat ketidakadilan lantaran pasal-pasal norma dioperasionalkan bertentangan dengan public common sense alias logika sehat publik.

"Bapak Presiden nan terhormat, kami memandang dan merasakan saat ini perkembangan norma kita sudah begitu jelek dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan lantaran pasal-pasal norma dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, ialah logika dan kesadaran nurani publik," kata Mahfud dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official, Kamis (23/7/2026).

Ia menilai, terdapat kondisi ketika kesalahan seseorang dibungkus dengan pasal-pasal nan dicocok-cocokkan agar tampak betul dan terlihat tidak bersalah. Sebaliknya, orang nan tidak bersalah dapat dibuat seolah-olah bersalah dengan mencarikan pasal-pasal norma lantaran perbedaan pandangan politik alias perebutan aset.

Mahfud kemudian menyoroti pelimpahan perkara nan menyeret eks Jampidsus Febrie Adriansyah dari kepolisian ke Kejaksaan.

"Saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah lantaran dilakukan pengalihan penanganan investigasi dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan norma di Indonesia. Hal itu tidak boleh terjadi lantaran pembagian urusan dan kewenangan setiap lembaga penegak norma sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," ujar Mahfud.