Mahfud MD Bongkar Skenario Terburuk Penanganan Kasus Febrie Adriansyah di Kejagung

JAKARTA - Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipdikor) Polri melimpahkan perkara tiga kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Sabtu, 11 Juli 2026. Dalam perkara ini, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mengenai pelimpahan ke Kejagung tersebut rupanya mengecoh banyak pihak, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud menganggap, pelimpahan ke Kejagung itu dilakukan lantaran kepolisian telah merampungkan proses penyidikan.

"Saya sendiri termasuk nan terkecoh lantaran dari buletin nan saya tangkap dan saya dengar dari pihak Kejaksaan Agung Sabtu 11 Juli 2026 sekitar jam 15 adalah pelimpahan perkara dari kepolisian ke Kejaksaan," ucap Mahfud dalam melalui kanal YouTube pribadinya @Mahfudmd, Senin (13/7/2026).

Namun nyatanya pelimpahan nan dijalankan kemarin menurut Mahfud tidak sesuai dalam kitab undang-undang norma aktivitas pidana. Sebab nan dilakukan merupakan pelimpahan investigasi lanjutan tersangka, alias artinya Kejagung meneruskan investigasi perkara tersebut.

"Mekanisme penyerahan alias pengalihan investigasi lanjutan ini tidak ada di dalam norma aktivitas pidana kita dan belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada sistem pengalihan alias pemindahan tugas investigasi dari polisi kepada ke kejaksaan alias dari kejaksaan ke kepolisian," kata Mahfud.

Dijelaskannya, pelimpahan merupakan proses norma nan wajar, ketika polisi selesai melakukan penyidikan, kemudian menyerahkan tersangka beserta perangkat bukti dan peralatan bukti ke Kejaksaan. Setelah seluruh berkas dinyatakan komplit alias P21, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan untuk dibawa ke pengadilan.

Menurutnya, pelimpahan di tengah proses investigasi bisa saja dilaksanakan, namun nan berwewenang mengambil alih adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Karena KPK mempunyai dasar norma untuk mengambil alih perkara di tengah proses penyidikan.

"Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK terhadap investigasi nan dilakukan oleh kepolisian alias kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan argumen tertentu," ungkapnya.

Mahfud menilai publik tidak bisa disalahkan andaikan muncul dugaan bahwa pengalihan perkara Febrie merupakan produk kompromi, bukan jalan penegakan norma nan konsisten. Sebab dari awal penanganan kasus ini banyak ranjau politisnya.