Mahasiswa India dan Pelajaran tentang Akuntabilitas Kekuasaan

"Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." — Malcolm X

Pendidikan adalah paspor menuju masa depan lantaran hari besok dimiliki oleh mereka nan mempersiapkannya sejak hari ini.

Pendidikan selalu menjadi ruang nan sarat harapan. Di sana, jutaan anak muda meletakkan mimpi, family menanam pengorbanan, dan negara membangun masa depannya. Karena itu, setiap persoalan nan mencederai integritas sistem pendidikan nyaris selalu memantik kemarahan publik.

Gelombang protes mahasiswa di India menjadi contoh nan menarik. Skandal kebocoran soal ujian nasional memicu demonstrasi di beragam daerah. Bagi para mahasiswa, masalah tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan negara menjaga keadilan bagi jutaan peserta ujian nan telah berjuang selama bertahun-tahun.

Sorotan publik kemudian mengarah kepada pemerintah. Desakan agar ada pertanggungjawaban terus menguat, hingga posisi Menteri Pendidikan berada dalam tekanan politik nan sangat besar. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa rumor pendidikan bisa berkembang menjadi persoalan legitimasi kekuasaan.

Persoalan utamanya bukan hanya soal nan bocor. nan lebih mahal dari itu adalah hilangnya kepercayaan. Sekali masyarakat merasa proses seleksi tidak lagi adil, seluruh hasil nan lahir dari sistem tersebut bakal dipandang dengan penuh keraguan.

Francis Fukuyama dalam Trust menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial nan menentukan kuat alias lemahnya sebuah institusi. Tanpa kepercayaan, kebijakan nan baik pun bakal susah memperoleh legitimasi. Sebaliknya, lembaga nan dipercaya mempunyai daya tahan lebih kuat dalam menghadapi krisis.

Demokrasi memperoleh kekuatannya bukan lantaran pemerintah selalu benar, melainkan lantaran pemerintah bersedia mempertanggungjawabkan kesalahan nan terjadi di hadapan publik.

Mahasiswa India memahami prinsip tersebut. Mereka tidak hanya menuntut penyelesaian kasus kebocoran soal, tetapi juga meminta negara menunjukkan keberanian untuk mengakui kegagalan serta memperbaiki tata kelola pendidikan. Aksi nan berjalan secara luas memperlihatkan bahwa generasi muda tetap mempunyai daya sorong besar dalam mengawal akuntabilitas pemerintahan.

Pelajaran krusial dari India layak menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Integritas sistem pendidikan tidak boleh dipandang sebagai urusan administratif semata. Proses seleksi nan jujur menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Bocornya soal ujian, manipulasi nilai, alias praktik kecurangan lain memang dapat terjadi di mana pun. Namun, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak berakhir pada keahlian mencegah kesalahan. nan jauh lebih menentukan adalah kecepatan merespons krisis, keterbukaan menyampaikan fakta, serta keberanian mengambil tanggung jawab.

John Locke melalui pendapat social contract menempatkan pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat. Amanah itu lahir dari kepercayaan. Begitu kepercayaan memudar, tuntutan publik bakal muncul sebagai sistem koreksi dalam sebuah demokrasi.

Peristiwa di India menunjukkan bahwa bunyi mahasiswa tetap mempunyai pengaruh besar dalam membentuk arah kebijakan. Mereka membuktikan bahwa partisipasi publik tidak berakhir di bilik suara. Aspirasi juga dapat disampaikan melalui aktivitas sosial nan damai, argumentatif, dan konsisten.

Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari peristiwa ini bukan terletak pada nasib seorang pejabat. Nilai nan jauh lebih krusial adalah pengingat bahwa kekuasaan selalu melekat dengan tanggung jawab. Pendidikan hanya bakal melahirkan generasi unggul andaikan dibangun di atas kejujuran. Sementara itu, kerakyatan hanya bakal tumbuh sehat andaikan para pemegang kekuasaan bersedia menjaga kepercayaan nan telah diberikan rakyat.