MA Tolak PK Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar

4 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Agung (MA) menolak upaya norma luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) nan diajukan oleh mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Emirsyah Satar, dalam kasus korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Amar putusan: Tolak. Menolak permohonan peninjauan kembali Terpidana," demikian bunyi amar putusan PK nan dikutip dari laman direktori putusan MA, Rabu (22/7).

Perkara nomor: 2504 PK/PID.SUS/2026 diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Hakim Agung Prim Haryadi dengan personil Sinintha Yuliansih Sibarani dan Sigid Triyono. Panitera pengganti Amiruddin Mahmud. Putusan diketok pada Rabu (22/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan begitu, Emirsyah Satar kudu menjalani masa penahanan penjara selama 10 tahun sebagaimana putusan kasasi.

Sebelumnya, Emirsyah Satar mengusulkan dua bukti baru (novum) dalam permohonan upaya norma luar biasanya. Dirinya datang langsung dalam sidang pengajuan novumnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026) lalu.

Kuasa norma Emirsyah Satar, Yudhi Ongkowijoyo, mengatakan novum pertama berupa putusan kasasi MA Nomor: 4237 K/Pid.Sus/2025 tanggal 13 Juni 2025 atas nama Soetikno Soedarjo, mantan Dirut PT Mugi Rekso Abadi (MRA) nan sempat menjadi terdakwa dalam kasus nan sama.

"Bahwa novum berupa bukti PK 1 baru diketahui Pemohon PK pada bulan September 2025. Dengan demikian, adanya bukti PK 1 tersebut adalah ketika pemeriksaan perkara sudah diputus di tingkat kasasi," katanya saat membacakan permohonan PK Satar.

Novum kedua berupa surat keterangan lunas denda dan duit pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B-974/X.01.01.08/26/02/2025 tanggal 16 Februari 2025.

"Bahwa novum bukti PK 2 telah diketahui Pemohon PK (Emirsyah Satar) pada Februari 2025. Dengan demikian, adanya bukti PK 2 tersebut adalah ketika pemeriksaan perkara berjalan di tingkat kasasi," bebernya.

Selanjutnya, Yudhi membeberkan sejumlah argumen pengajuan dua novum dimaksud.

Menurutnya, putusan kasasi Soetikno (bukti PK1) mengandung pertentangan dengan putusan kasasi Emirsyah Satar dalam perkara tersebut.

Pasalnya, pengadil kasasi menjatuhkan vonis gugur tuntutan jaksa terhadap Soetikno lantaran ne bis in idem. Sedangkan putusan kasasi Emirsyah Satar dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

MA menolak kasasi nan diajukan Emirsyah Satar maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dengan tetap menjatuhkan balasan 10 tahun penjara.

Majelis kasasi hanya mengurangi besaran duit pengganti nan dibebankan terhadap Emirsyah Satar.

Permohonan kasasi tersebut teregistrasi dengan nomor perkara: 2507 K/PID.SUS/2025, diputus pada Rabu, 25 Juni 2025.

Sidang kasasi atas Emirsyah kala itu dipimpin Dwiarso Budi Santiarto selaku ketua majelis berbareng dua pengadil anggota, Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

"Amar putusan: tolak perbaikan. JPU (jaksa) tolak, terdakwa tolak," demikian putusan kasasi atas Emirsyah nan dikutip dari laman Kepaniteraan MA, Senin, 21 Juli 2025.

Meski demikian, majelis kasasi mempunyai pandangan nan berbeda dengan putusan majelis pengadil tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Dalam putusannya, majelis kasasi menyatakan Emirsyah terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 huruf b UU Tipikor.

Pasal ini mengatur tentang pidana bagi penyelenggara negara nan menyalahgunakan kewenangannya.

Majelis kasasi mengubah balasan duit pengganti nan dibebankan kepada Emirsyah Satar menjadi Rp817,7 miliar. Sebelumnya, beban duit penggantinya sebesar US$86.367.019 alias setara Rp1,4 triliun.

(ryn/dal)

Add