Lewat B50, Indonesia Pimpin Dunia Kurangi Emisi Karbon

Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan mandatori B50 di Karawang, Kamis (9/7/2026).(Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7). Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam upaya penurunan emisi karbon melalui kebijakan energi terbarukan.

Dalam sambutannya, Presiden menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia menerapkan B50 telah menarik perhatian dunia. Ia menekankan bahwa Indonesia menjadi sorotan lantaran bisa menjalankan transisi daya tanpa membebani rakyat mini dengan kenaikan nilai BBM.

"Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Tokoh-tokoh bumi membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik? Indonesia kok tidak 'naikin' nilai BBM untuk rakyat kecil?" ujar Prabowo mengutip siaran resmi Sekretariat Presiden.

Berdasarkan info Kementerian ESDM, penerapan B50 pada tahun 2026 diproyeksikan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 ekuivalen. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan capaian program B40 pada tahun sebelumnya.

Selain konsentrasi pada biodiesel, Presiden juga memaparkan rencana ambisius pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dalam dua tahun ke depan. Sebagai langkah awal, PLN mulai membangun 17 gigawatt pada tahun 2026 ini.

Prabowo menyadari bahwa langkah berani ini bakal menuai keraguan dari beragam pihak internasional maupun pakar. Namun, dia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap melaju meski menghadapi kritik alias skeptisisme global.

Indonesia sekarang tercatat sebagai negara pertama di bumi nan mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen ke dalam bahan bakar solar. Program ini merupakan kelanjutan dari konsistensi pemerintah dalam mengembangkan bahan bakar nabati selama satu dasawarsa terakhir.

Secara ekonomi, mandatori B50 diproyeksikan memberikan akibat besar bagi ketahanan nasional. Program ini diperkirakan bisa menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun pada 2026, meningkatkan nilai tambah CPO domestik, serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. (Ant/Z-10)