Lestari Moerdijat Desak Penanganan Krisis Rob Demak Jadi Prioritas Nasional

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat.(Dok. MPR RI)

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa musibah banjir rob dan genangan permanen nan melanda Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kudu segera ditangani secara menyeluruh. Ia mendesak agar krisis ekologi ini ditetapkan sebagai prioritas nasional lantaran dampaknya nan sudah sangat masif terhadap ruang hidup masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Lestari dalam aktivitas penyerapan aspirasi masyarakat MPR RI bertema "Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah: Tantangan Ekologi dan Infrastruktur" di Hotel Amantis, Demak, Senin (22/6). Acara ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, personil DPRD Kabupaten Demak dari Fraksi Partai NasDem, serta perwakilan penduduk dari beragam kecamatan terdampak.

Lestari, nan berkawan disapa Rerie, menyoroti bahwa pembangunan prasarana seperti jalan tol Semarang-Sayung telah menimbulkan akibat lingkungan nan signifikan. Secara historis, wilayah Sayung merupakan area selat nan sejak era kolonial dihindari untuk pembangunan lantaran pertimbangan geologis.

"Kalau kita bicara konteks Demak, wilayah Sayung dan desa-desa di sekitarnya ini sudah masuk kategori musibah permanen, bukan lagi hanya banjir rob," tegas Legislator dari Dapil II Jawa Tengah tersebut.

Data menunjukkan musibah ini telah menggenangi sekitar 6.600 hektare wilayah Demak dan berakibat pada 15.000 kepala keluarga. Kondisi ini memaksa kebanyakan penduduk kehilangan lahan pertanian dan beranjak menjadi petani tambak tanpa bekal pengetahuan nan memadai, sehingga pendapatan mereka menjadi tidak stabil.

Menyikapi situasi pelik ini, Rerie menawarkan dua opsi solusi. Pertama adalah relokasi, nan diakuinya sangat susah dilakukan saat ini. Opsi kedua adalah mendorong upaya penyesuaian bagi penduduk terdampak melalui program-program strategis.

"Misalnya, lahan pertanian nan tidak bisa ditanami, kita bicarakan dengan pemerintah untuk mengusahakan padi jenis biosalin. Atau, sawah nan berubah menjadi genangan difungsikan menjadi tambak. Namun, urusan perizinan alih kegunaan ini juga tidak sederhana," papar Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Rerie juga mengkritisi kebijakan peninggian badan jalan nan dinilai hanya solusi jangka pendek dan justru memindahkan masalah lantaran air tetap merendam permukiman. Ia meminta Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mengambil kebijakan administratif nan lebih progresif.

Selain infrastruktur, Rerie mendorong restorasi ekologis berbasis alam seperti penanaman mangrove untuk menahan pengikisan serta perbaikan tata kelola sampah. Ia menekankan pentingnya edukasi lingkungan bagi generasi muda agar krisis ini tidak semakin parah.

"Ini sudah musibah dan kita tidak bisa membiarkan. Kalau pendekatannya selalu normatif, persoalan ini tidak bakal selesai. nan lenyap di Sayung bukan hanya tanah, tetapi ruang hidup, kepastian, dan masa depan," pungkas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut. (RO/Z-10)