Laporan: Sebut Ancaman Kedaulatan, AS Ambil Langkah Lumpuhkan Mahkamah Pidana Internasional

Ilustrasi.

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan upaya untuk membongkar apa nan disebutnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan Amerika Serikat (AS) oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) nan didukung PBB, demikian dilaporkan instansi buletin Reuters, mengutip seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

Presiden Donald Trump dan pejabat AS lainnya, seperti mantan Presiden George W. Bush, telah lama mengatakan bahwa ICC semestinya tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut penduduk Amerika, khususnya personil militer.

Reuters awal tahun ini menemukan bahwa pemerintahan Trump mendukung hukuman terhadap pejabat ICC sebagian untuk mencegah upaya di masa depan untuk meminta pertanggungjawaban dirinya alias para pejabatnya atas tindakan militer AS di luar negeri.

Pejabat Departemen Luar Negeri, nan berbincang dengan syarat anonim, mengatakan pada Senin (1/7/2026) bahwa beragam opsi sedang dipertimbangkan untuk menargetkan ICC, termasuk larangan perjalanan, pencabutan visa, peningkatan hukuman terhadap ICC dan organisasi afiliasinya, dan tekanan diplomatik pada negara-negara lain untuk menarik diri dari ICC, kata pejabat tersebut.

ICC didirikan pada tahun 2002 oleh organisasi internasional untuk menuntut kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) hanya menegakkan yurisdiksinya jika negara personil tidak bisa alias tidak mau mengadili sendiri kekejaman tersebut. Amerika Serikat tidak pernah menjadi personil pengadilan ini.

Permusuhan Trump terhadap pengadilan ini sudah ada sejak masa kedudukan pertamanya.

Hal itu kembali terwujud dengan rencana untuk menghukum para pejabat ICC, sebuah buahpikiran nan muncul pada November 2024 ketika Trump terpilih kembali dan ICC mendakwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel.