Kritik The Economist harus Ditanggapi Serius oleh Pemerintah

ilustrasi(Antara)

Laporan majalah internasional The Economist baru-baru ini mengenai kondisi ekonomi dan kerakyatan di Indonesia menjadi momentum krusial bagi seluruh komponen bangsa untuk melakukan pertimbangan bersama. Dalam obrolan publik nan digelar di Universitas Paramadina, sejumlah master dan akademisi menilai catatan kritis tersebut sebagai ruang pembenahan struktural demi memperkuat kembali tata kelola pemerintahan nan berkelanjutan.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menekankan bahwa jalan keluar utama untuk mengoptimalkan potensi bangsa saat ini adalah dengan memulihkan kepercayaan publik secara kolektif. Menurutnya, seluruh pihak perlu bahu-membahu membangun ekosistem bernegara nan transparan dan akuntabel.

“Semua pihak kudu bekerja keras, bahu-membahu, restoring confidence. Membangun kembali trust. nan paling bertanggung jawab tentu adalah nan diamanahi otoritas. Syaratnya satu: buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani,” ujar Sudirman dalam obrolan tersebut, Jumat (22/5).

Sudirman menambahkan, langkah penguatan ini kudu merujuk pada keteladanan para pendiri bangsa nan berdasarkan moralitas dan intelektualitas, sehingga setiap kebijakan nan diambil selalu berbasis pada info ilmiah serta nilai kearifan nan kuat.

Dalam forum nan sama, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menyoroti pentingnya menjaga kegunaan check and balances dalam sistem kerakyatan di Indonesia. Ia berambisi struktur kelembagaan dan kabinet nan gendut saat ini dapat terus dioptimalkan kinerjanya agar kegunaan pelayanan publik melangkah responsif dan terhindar dari disfungsi kelembagaan.

“Sinergi antarlembaga dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar substansi kerakyatan kita tetap terjaga dengan baik,” tutur Siti.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan catatan konstruktif mengenai perumusan kebijakan fiskal dan program nasional. Berkaca pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dia mendorong pemerintah untuk memperkuat proses teknokrasi dan perencanaan nan matang di awal guna menjaga ruang fiskal di tengah tantangan penerimaan pajak.

Perencanaan nan rigid dinilai bakal meminimalkan ketidakpastian norma di tingkat akar rumput dan memberikan rasa kondusif nan lebih tinggi bagi para pelaku usaha.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Moh Ikhsan, mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada dan tidak sigap berpuas diri dengan parameter moneter saat ini nan dinilai tetap relatif aman. Indonesia dipandang tetap mempunyai modal ekonomi nan kuat sebagai alas dalam menghadapi perubahan global.

“Buffer seperti persediaan devisa nan cukup dan perbankan nan sehat itu memberikan kita waktu nan berbobot untuk terus berbenah dan memperbaiki diri,” jelas Ikhsan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan independensi lembaga-lembaga vital seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pilar utama pengambil kebijakan berbasis info (evidence-based policy) demi mempertahankan stabilitas ekonomi nasional jangka panjang. (E-3)