Krisis Politik Memanas, Presiden Bolivia Rodrigo Paz Tetapkan Keadaan Darurat

PRESIDEN Bolivia, Rodrigo Paz.(Dok. Ministries of the President's Office Bolivia)

PRESIDEN Bolivia, Rodrigo Paz, resmi mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat nasional pada Sabtu (20/6/2026). Langkah drastis ini diambil menyusul gelombang protes anti-pemerintah dan tindakan pemblokiran jalan nan telah memicu krisis politik serta ekonomi mendalam di negara Amerika Selatan tersebut selama beberapa pekan terakhir.

Keputusan ini diambil setelah tindakan unjuk rasa nan dimotori oleh serikat pekerja dan golongan petani semakin meluas. Para demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Paz sebagai corak protes atas tekanan ekonomi nan kian berat dan lonjakan biaya hidup nan tidak terkendali.

Dampak Blokade 50 Hari

Berdasarkan laporan nan dihimpun, tindakan blokade jalan nan telah berjalan selama 50 hari terakhir telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di beragam wilayah Bolivia. Dampak nan paling dirasakan masyarakat meliputi:

• Kelangkaan bahan pangan pokok di pasar-pasar tradisional dan modern.
• Krisis bahan bakar nan menghalang mobilitas warga.
• Terganggunya pengedaran pasokan medis ke rumah sakit dan pusat kesehatan.

Dalam pidato resminya nan disiarkan melalui televisi nasional, Presiden Rodrigo Paz menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Ia menyatakan bahwa perintah keadaan darurat bermaksud utama untuk memulihkan akses jalan nan diblokade oleh massa.

"Rakyat Bolivia tak boleh terus menjadi sandera blokade nan menghalangi bekerja, belajar, menerima support medis, memenuhi kebutuhan diri, dan membawa makanan ke rumah-rumah," tegas Paz dalam pidatonya.

Deklarasi keadaan darurat ini memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah untuk mengerahkan kekuatan militer guna memulihkan ketertiban umum dan membuka kembali jalur-jalur logistik nasional nan terputus.

Intervensi Militer

Dengan berlakunya status ini, jalan bagi pengerahan militer sekarang terbuka lebar. Pasukan keamanan diharapkan dapat segera mengambil alih titik-titik strategis nan selama ini dikuasai pengunjuk rasa untuk memastikan arus peralatan dan jasa kembali normal.

Hingga buletin ini diturunkan, situasi di ibu kota dan beberapa kota besar lainnya tetap terpantau tegang. Kelompok oposisi dan serikat pekerja belum memberikan pernyataan resmi mengenai respons mereka terhadap penetapan status keadaan darurat ini. (Ant/H-3)