KPK Usul Tambahan Anggaran 2027 Hampir Rp 1 Triliun

Budi menegaskan komitmen KPK bahwa setiap program nan dibiayai APBN dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan integritas tata kelola pemerintahan dan pengamanan finansial negara.

“Komitmen terhadap efektivitas penggunaan anggaran juga tercermin dari tingkat realisasi dan penyerapan anggaran KPK dalam tiga tahun terakhir nan secara konsisten berada pada level tinggi, ialah 99,23% (Rp 1,3 triliun) pada 2023; 98,53% (Rp 1,35 triliun) pada 2024; dan 98,98% (Rp 1,38 triliun) pada 2025,” catat Budi.

“Pengelolaan anggaran ini juga diikuti dengan keahlian nan memberikan faedah nyata bagi negara. Dalam kurun waktu nan sama, KPK sukses berkontribusi pada pengamanan finansial negara sebesar Rp 114,8 triliun pada 2023, Rp 68,1 triliun pada 2024, dan Rp 1,53 triliun pada 2025,” imbuh dia.

Dalam praktiknya, Budi menyebut KPK juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nan menunjukkan tren positif.

Pada 2023, PNBP nan dihimpun mencapai Rp 398,7 miliar, meningkat menjadi Rp 475,2 miliar pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp 549 miliar pada 2025. Selain itu, pada 2025 KPK juga mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi melalui lelang peralatan rampasan negara dengan nilai Rp 109 miliar, nan merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran nan diberikan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan tugas pencegahan, pendidikan, penindakan, koordinasi, supervisi, monitoring, serta pengelolaan peralatan rampasan dan aset hasil tindak pidana korupsi,” ungkap Budi.

Budi menegaskan seluruh aset hasil korupsi kudu dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Menurutnya, pemberantasan korupsi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional.

“Dukungan sumber daya nan memadai bakal memperkuat kapabilitas KPK dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan upaya pencegahan dan penindakan korupsi dapat memberikan faedah nan lebih besar bagi masyarakat serta berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan nan bersih, transparan, dan akuntabel,” Budi menandasi.