KPK Tegaskan Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Jamin Bebas Korupsi

KPK (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan mengenai usulan kenaikan penghasilan kepala wilayah sebagai salah satu upaya mencegah praktik korupsi. Lembaga antirasuah menilai perihal tersebut bukan menjadi penentu utama hilangnya perilaku koruptif.

Terkait sistem teknis kenaikan pendapatan tersebut, Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian mengenai dan pemerintah wilayah untuk mengkaji standar penghasilan nan dinilai layak.

"Terkait untuk naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke kementerian finansial nih alias ke pemerintah wilayah seperti apa untuk take-home pay nan mestinya bisa dirasakan kepala wilayah tidak butuh lagi ada penghasilan-penghasilan dari luar," kata Taufik, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Namun, KPK memberikan catatan kritis berasas hasil kajian internal nan telah dilakukan. Hasil penelitian tim Litbang KPK menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan pejabat negara tidak serta-merta menghentikan niat untuk melakukan korupsi.

"Sudah ada beberapa kajian-kajian nan juga sudah dilakukan oleh teman-teman di Litbang KPK bahwa tidak ada hubungan langsung gitu antara naiknya penghasilan seorang pejabat negara dengan perilaku-perilaku korupsi," ujarnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, kata dia, beragam modus korupsi tetap ditemukan meski penghasilan maupun tunjangan telah ditingkatkan. Hal itu menunjukkan bahwa akar persoalan bukan hanya terletak pada besaran pendapatan, melainkan pada integritas perseorangan nan bersangkutan.

"Yang kami temukan modus-modusnya ya tetap saja ada gitu. Kembali ke integritas masing-masing pejabat negaranya," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.