KPK Minta Jakarta Jadi Zona Antikorupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bersih.

Harapan itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, seiring tetap rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia nan dinilai memengaruhi laju pembangunan.

"Karena salah satu penyakit nan membikin pertumbuhan apa pun lambat lantaran korupsi. Kita tahu berbareng saat ini Indonesia posisinya sangat memprihatinkan ialah di nomor indeks persepsi korupsinya di nomor 34," kata Bahtiar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurut Bahtiar, kondisi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut memerlukan perhatian serius. Dia berambisi Jakarta bisa mencatatkan keahlian lebih baik dibandingkan wilayah lain melalui penguatan integritas dan transparansi.

"Kami siap untuk selalu bersama-sama dengan rekan-rekan semuanya untuk bisa membikin Jakarta di dalam mewujudkan Jakarta nan lebih baik, mari kita jauhkan dari area korupsi," ujar Bahtiar.

Bahtiar menilai Jakarta mempunyai modal untuk menjadi contoh dalam penerapan pemerintahan nan bersih, terlebih dengan komitmen nan ditunjukkan Pemprov DKI Jakarta dalam memperbaiki tata kelola pelayanan publik.

"Tolong Jakarta saya berambisi salah satu nan bisa memberikan kontribusi riil dengan pertumbuhan penduduk, jumlah masyarakat nan besar, saya rasa bisa untuk mendapatkan indeksnya lebih bagus dibandingkan dengan nan lainnya apalagi dengan semangat Pak Gubernur nan sangat luar biasa," kata Bahtiar.

Dia juga menegaskan bahwa KPK siap terus mendampingi Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Kami siap untuk menjadi mitra di mana pun kami berada," tandasnya.