
KPK (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief (HL), diduga turut menerima aliran biaya dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aliran biaya itu berasal dari pihak swasta nan terlibat dalam pengaturan kuota haji khusus.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan salah satu tersangka, Ismail Adham (ISM) nan menjabat Direktur Operasional PT Makassar Toraja, diduga menyerahkan duit kepada sejumlah pejabat Kemenag termasuk Hilman.
“Tersangka kerabat ISM diduga memberikan sejumlah duit kepada IAA (mantan stafsus Menag) sebesar 30.000 USD, serta kepada kerabat HL selaku Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar 5.000 USD dan 16.000 SAR (riyal Saudi),” ujar Asep saat konvensi pers di Gedung KPK, Senin (30/3/2026).
Selain Ismail, tersangka lain ialah Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR), juga terlibat dalam skema pengaturan kuota berbareng pihak Kementerian Agama. Mereka sebelumnya melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Iqbal Abdul Aziz (IAA), guna meminta penambahan kuota haji unik melampaui pemisah 8 persen.
7 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·