Komisi XI DPR RI Yakin APBN Aman Topang Subsidi BBM

KETUA Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun (tengah).(Dok. MI)

KETUA Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, meyakini kondisi fiskal dan anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) Indonesia saat ini tetap sangat kondusif untuk menopang subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah dipastikan tidak bakal meningkatkan nilai BBM bersubsidi hingga akhir tahun meski nilai minyak mentah bumi sekarang menembus 100 dolar AS per barel.

Ia menjelaskan, kondisi geopolitik dunia berakibat terhadap naiknya nilai minyak bumi nan sekarang melewati nomor 100 dolar AS per barel. Dia mengakui nomor ini melonjak tajam dari dugaan awal APBN nan hanya dipatok di kisaran 70 dolar AS per barel.

Meski begitu, Misbakhun menyebut kondisi fiskal Indonesia tetap sangat kondusif meski subsidi BBM dipastikan meningkat. "Pemerintah memastikan sepanjang rata-rata nilai minyak bumi sampai akhir tahun di nomor 100 dolar per barel, maka pemerintah tetap bisa menanggung beban itu," kata Misbakhun saat membuka rapimnas SOKSI, di Bandung, Jumat (15/5).

Meski sekarang nilai minyak bumi melewati 100 dollar AS per barel, dia tidak cemas berakibat terhadap APBN. "Walaupun nilai di pasaran saat ini melewati 100 dolar, kita juga kudu ingat bahwa kita pernah menghadapi periode nilai minyak di bawah 70 dolar. Jadi, secara rata-rata tetap dalam kategori nan sangat aman," katanya.

Terlebih, pemerintah berkomitmen untuk tetap melindungi daya beli masyarakat. "Pemerintah melakukan pengorbanan nan luar biasa untuk tidak meningkatkan nilai BBM bersubsidi. Ada kemauan kuat dari Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan tertentu, menjaga inflasi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi kita," katanya.

Saat disinggung nilai tukar rupiah nan terus melemah terhadap dollar AS, dia mengakui perihal ini berakibat terhadap inflasi, khususnya terhadap nilai barang-barang impor. Oleh lantaran itu, menurutnya Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mengambil langkah konkret dan serius dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Terlebih, tambahnya, Gubernur Bank Indonesia telah mengonfirmasi bahwa posisi nilai tukar rupiah saat ini sudah berada di bawah nilai esensial nan sebenarnya. "Soal kurs ini memang kudu kita sampaikan penuh kepada Bank Indonesia agar melakukan upaya nan serius untuk melakukan stabilisasi nilai tukar kepada nilai nan sebenarnya. Ini menjadi tugas BI. Karena jika tidak, selisih nilai akibat kurs nan melambung melewati pemisah normal bakal memberikan tekanan pada inflasi barang-barang impor," kata Misbakhun.

Lebih lanjut, dia mengakui langkah pemerintah memanggul beban subsidi ini memicu keraguan dari beragam pihak nan mempertanyakan ketahanan fiskal negara hingga akhir tahun. Menanggapi keraguan tersebut, Misbakhun meluruskan bahwa kebijakan mempertahankan nilai BBM bersubsidi ini didasarkan pada kalkulasi matang, bukan sekadar asal hitung.

Dia menilai, pemerintah berbareng DPR telah memastikan bahwa fiskal sudah disiapkan dengan jeli sepanjang rata-rata nilai minyak bumi hingga akhir tahun berada di nomor 100 dolar AS per barel. "APBN tetap kuat menahan beban kompensasi tersebut," katanya. (H-3)