Komisi X DPR Prihatin Atas Dugaan Pengondisian Penerimaan Mahasiswa di Unsoed

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan keprihatinan atas dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), nan tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami atas nama Komisi X DPR RI tentu menyatakan rasa prihatin dan sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman betul terjadi," kata Lalu saat dihubungi, Jumat (21/8).

Menurut dia, proses penerimaan mahasiswa baru semestinya melangkah objektif, transparan, dan akuntabel. Seleksi juga kudu didasarkan pada keahlian serta prestasi calon mahasiswa, bukan keahlian bayar maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

"Pendidikan tinggi semestinya menjadi ruang meritokrasi dan mobilitas sosial, bukan ruang transaksi nan membuka kesempatan bagi mereka nan mempunyai akses alias keahlian finansial lebih besar," ujar dia.

Lalu juga meminta dugaan praktik tersebut tidak terjadi di perguruan tinggi mana pun. Namun, dia tetap menghormati proses norma nan sedang dilakukan KPK dan meminta semua pihak tidak menghakimi sebelum ada kepastian hukum.

Dia menilai kasus ini kudu menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh sistem penerimaan mahasiswa baru, terutama jalur mandiri. Pengawasan diperlukan untuk menutup celah terjadinya intervensi, suap, maupun pengondisian dalam proses seleksi.

"Jangan sampai persoalan nan terjadi pada penerimaan mahasiswa baru justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi," tegas Lalu.

Dia juga mengatakan Komisi X DPR RI bakal meminta penjelasan lebih lanjut dari kementerian mengenai terkait langkah pembenahan dan penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri.

Dia menambahkan, Komisi X baru saja menyelesaikan Panitia Kerja Sistem Penerimaan Murid Baru (Panja SPMB). Meski rekomendasi panja belum secara resmi disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, rekomendasi tersebut bakal memuat sejumlah masukan untuk memperbaiki penyelenggaraan sistem penerimaan mahasiswa.

Sebelumnya, Akhmad Sodiq, rektor Universitas Soedirman (Unsoed) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas dugaan korupsi duit dari mahasiswa baru senilai ratusan juta rupiah. Akhmad telah menjabat sebagai rektor UNSOED sejak 2022.