Komisi Reformasi Polri Tak Usulkan Pembentukan Kementerian Keamanan

Jakarta - Komisi Percepatan Reformasi Polri telah melaporkan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Komisi Percepatan Reformasi Polri tidak mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan.

"Kita laporkan juga termasuk mengenai buahpikiran pembentukan Kementerian Keamanan, kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru," ujar Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, dalam bertemu pers di Istana, Selasa (5/5/2026).

Jimly menjelaskan mengenai buahpikiran pembentukan Kementerian Keamanan. Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai wacana kementerian baru itu justru lebih banyak mudaratnya.

"Tadi Presiden juga tanya kami jelaskan nan konklusi kami manfaatnya dibanding mudaratnya, mudaratnya lebih banyak, maka ya sudah kita nggak usah usulkan itu," ucapnya.

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menambahkan Presiden Prabowo juga sepakat Polri tetap di bawah langsung Presiden. Sehingga tidak perlu ada kementerian baru alias di bawah kementerian lain.

"Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang Polri langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan alias Kementerian Kepolisian alias meletakkan kepolisian di bawah kementerian nan ada sekarang tapi Polri tetap langsung di bawah Presiden," ujar Yusril.

(idn/imk)