Taufik Fajar
, Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |22:07 WIB

Ojek Online (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kebijakan pembatasan komisi platform transportasi daring maksimal 8 persen nan bertindak sejak 1 Juli 2026 dinilai berisiko menjadi bumerang bagi mitra pengemudi ojek online (ojol). Alih-alih meningkatkan pendapatan, kebijakan itu dikhawatirkan justru menggerus penghasilan bersih pengemudi.
Penilaian tersebut disampaikan Gigih Prihantono, pengajar pengetahuan ekonomi Universitas Airlangga. Menurut dia, kebijakan nan lahir dari dorongan populisme tanpa ditopang kalkulasi info nan presisi nyaris selalu memicu akibat tak terduga nan justru merugikan pihak nan mau dilindungi.
"Di atas kertas, pembatasan komisi ini digadang-gadang sebagai kemenangan bagi mitra pengemudi. Namun, logika perekonomian jarang bekerja secara linier," kata Gigih dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menyebut, take-home pay jutaan pengemudi ojol condong jalan di tempat, apalagi terancam tergerus akibat hilangnya subsidi promo konsumen dan pemangkasan insentif dari aplikator. Sejumlah asosiasi pengemudi, termasuk Garda Indonesia, juga menyuarakan keluhan serupa.
Gigih menjelaskan, dari komisi 20 persen nan bertindak sebelumnya, terdapat porsi 6,5 persen untuk subsidi promo alias potongan nilai konsumen dan 2,0 persen untuk biaya perlindungan serta insentif kesejahteraan mitra. Ketika komisi dipangkas menjadi 8 persen, subsidi promo tidak lagi bisa dinikmati penumpang, padahal volume pesanan selama ini didorong oleh promo tersebut.
"Secara matematis, volume pesanan bakal turun drastis," ujarnya.
1 hari yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·