Komisi III DPR Desak PPATK dan Komdigi Tak Beri Ruang Judi Bola di Momen Piala Dunia 2026

Ilustrasi.

JAKARTA - DPR RI meminta abdi negara penegak norma dan pihak mengenai tak memberi ruang bagi aktivitas gambling bola dan gambling daring (online) di tengah euforia turnamen Piala Dunia 2026. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta pemerintah memperketat pengawasan serta menindak tegas seluruh jaringan pertaruhan nan beraksi di Indonesia.

Menurut Sahroni, negara tidak boleh menganggap persoalan gambling bola sebagai kejadian musiman nan hanya muncul setiap empat tahun sekali.

"Uang masyarakat Indonesia mengalir dalam jumlah besar ke jaringan-jaringan gambling nan sebagian besar beraksi dari luar negeri. Ini kudu dicegah semaksimal mungkin," kata Sahroni dikutip Selasa (23/6/2026).

Ia meminta Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meningkatkan koordinasi untuk memutus mata rantai pertaruhan daring. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah semakin besarnya aliran biaya masyarakat nan masuk ke jaringan judi, terutama nan beraksi dari luar negeri.

Legislator NasDem itu menilai pemberantasan gambling daring bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, tetapi juga corak perlindungan negara terhadap masyarakat dari akibat ekonomi dan sosial nan ditimbulkan.

Karena itu, dia mendorong pemerintah mengambil langkah nan lebih agresif, mulai dari penutupan server judi, pengungkapan operator, penangkapan pelaku, hingga pemutusan aliran biaya nan menjadi sumber operasional jaringan perjudian.

“Jangan beri ruang sedikit pun bagi bandar dan jaringan judol memanfaatkan euforia Piala Dunia untuk menjaring korban baru. Negara kudu datang melindungi masyarakat dari jebakan-jebakan seperti ini,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.