Komisi III Buat Buku Anotasi KUHAP, Adian: Kepastian Hukum Kebutuhan Utama Masyarakat!

Adian Napitupulu Terima Buku Anotasi KUHAP dari Komisi III

JAKARTA  – Komisi III DPR RI meluncurkan kitab "Anotasi KUHAP 2025: Sebuah Catatan Pembahasan dan Penjelasan Komprehensif Komisi III DPR RI" untuk menjadi referensi penjelasan bagi abdi negara penegak norma dan pihak-pihak lainnya dalam melaksanakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nan baru.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, penyusunan Buku Anotasi KUHAP bermaksud memberikan penjelasan atas beragam ketentuan nan tetap berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

Menurutnya, publik berkuasa memperoleh penjelasan terhadap pasal-pasal dalam KUHAP nan dianggap belum jelas. Sebagai lembaga pembentuk undang-undang berbareng pemerintah, DPR RI mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penafsiran nan dapat menjadi rujukan.

“Publik berkuasa mendapatkan penjelasan andaikan terdapat ketentuan nan tetap kurang jelas. DPR sebagai pembentuk KUHAP adalah pihak nan paling tepat untuk memberikan penjelasan terhadap beragam pertanyaan tersebut,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menerima secara simbolis Buku Anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyerahan kitab dilakukan oleh Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mewakili ketua Komisi III.

Adian menyatakan bahwa sebagai lembaga nan menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan beragam masalah nan di hadapi  masyarakat.

“BAM DPR RI memandang kepastian norma menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sebagai perangkat untuk memastikan tegaknya keadilan bagi siapapun termasuk mereka nan tedampak kebijakan negara,” kata Adian.