Komisi I DPR Desak Evaluasi Total Sistem Perlindungan WNI

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendesak pertimbangan total sistem perlindungan WNI.(Dok. Antara)

KOMISI I DPR RI mendesak pemerintah melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menyusul rentetan kejadian fatal nan terjadi belakangan ini. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa keselamatan dan martabat WNI merupakan tanggung jawab negara nan tidak boleh diabaikan di tengah dinamika dunia nan kompleks.

Dave menyoroti sejumlah kasus menonjol, mulai dari tragedi tenggelamnya kapal pengangkut pendatang terlarangan di perairan Malaysia nan menewaskan 16 WNI, tindakan penyanderaan oleh pembajak di Somalia, hingga penahanan WNI oleh otoritas Israel mengenai rumor Global Sumud. Menurutnya, rangkaian peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem pengawasan dan diplomasi perlindungan saat ini perlu ditinjau ulang secara besar-besaran.

“Keselamatan dan martabat WNI, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah tanggung jawab negara nan tidak boleh diabaikan,” tegas Dave kepada Media Indonesia, Selasa (19/5).

Ia menambahkan bahwa kapabilitas perlindungan saat ini kudu ditingkatkan agar bisa merespons tantangan nan semakin beragam. Dave meminta adanya penguatan sinergi lintas sektoral untuk memastikan penanganan kasus nan lebih sigap dan terukur.

“Pemerintah kudu memperkuat sinergi antara Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI (BP2MI), abdi negara keamanan, dan perwakilan RI di luar negeri, sehingga setiap kasus dapat ditangani secara cepat, terukur, dan berorientasi pada keselamatan penduduk negara,” ujarnya.

Selain aspek penanganan, politikus Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya langkah preventif melalui edukasi masif bagi calon pekerja migran. Hal ini bermaksud agar masyarakat memahami akibat jalur nonprosedural dan lebih memilih jalur resmi nan terjamin keamanannya.

Komisi I DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan WNI. “Keselamatan penduduk negara adalah prioritas utama, dan Komisi I DPR RI bakal terus mengawal serta memberikan support penuh terhadap setiap kebijakan dan langkah nan diambil pemerintah,” pungkas Dave. (Z-10)