Ketum PBNU Jangan Dipilih Langsung, AHWA Dinilai Lebih Sesuai Tradisi NU

Mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara langsung dinilai perlu dipertimbangkan kembali.

Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, berpandangan bahwa sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) lebih sesuai dengan tradisi syura (musyawarah) dan karakter kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU).

“Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari syura (musyawarah) dan hikmah para ulama, bukan dari kejuaraan suara. AHWA menjaga agar kepemimpinan NU ditentukan dengan pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan," kata KH Taufik Damas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/8).

Menurut Taufik, NU bukan partai politik nan menjadikan kejuaraan elektoral sebagai sistem utama dalam menentukan kepemimpinan. NU merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah nan lahir dari rahim pesantren, tradisi keilmuan, serta nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.

Karena itu, kepemimpinan NU, kata dia, tidak cukup diukur berasas jumlah bunyi alias ketenaran seseorang.

"Ada dimensi keilmuan, moralitas, akhlak, keteladanan, dan keahlian menjaga kemaslahatan jam’iyyah nan perlu menjadi pertimbangan utama," ujar tokoh muda NU alumni Al-Azhar, Mesir ini.

Pemilihan Langsung Berpotensi Picu Polarisasi

Taufik mengingatkan pemilihan langsung berpotensi membawa kultur kontestasi elektoral ke dalam tubuh NU. Kampanye, pembentukan kubu, mobilisasi dukungan, hingga persaingan berbasis sentimen individual dinilai dapat memicu polarisasi.

“Jangan sampai proses memilih pemimpin justru membikin penduduk NU terbelah dalam kubu-kubu dukungan. NU mempunyai tradisi ukhuwah, adab, dan penghormatan kepada para ustadz nan kudu tetap dijaga,” tukasnya.

Ia menilai persoalan kepemimpinan NU bukan semata tentang siapa nan memperoleh bunyi terbanyak, melainkan siapa nan paling layak memikul amanah kepemimpinan jam’iyyah.

Menjaga Marwah Kepemimpinan Ulama

Taufik juga menilai posisi ustad dalam tradisi NU tidak lahir dari proses elektoral. Otoritas kiai, menurutnya, diperoleh melalui proses panjang keilmuan, pengabdian, riyadhah, serta keteladanan di tengah masyarakat.

Karena itu, sistem pemilihan nan menempatkan kepemimpinan NU dalam arena kejuaraan terbuka dikhawatirkan dapat menggeser orientasi kepemimpinan dari amanah dan khidmah menjadi kejuaraan dan perebutan dukungan.

“Ketua Umum PBNU bukan sekadar kedudukan nan diperebutkan melalui bunyi terbanyak. Ia adalah amanah besar nan memerlukan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kematangan,” ucapnya.

AHWA dan Tradisi Syura NU

Dalam pandangan Taufik, AHWA dapat menjadi sistem untuk menjaga proses pemilihan kepemimpinan tetap berada dalam kerangka syura (musyawarah), hikmah, dan kearifan ulama.

Menurutnya, sistem tersebut bukan berfaedah mengabaikan aspirasi penduduk NU. Aspirasi tetap dapat disalurkan melalui sistem representatif dalam muktamar, kemudian dipertimbangkan berbareng oleh para ustadz nan mempunyai kapabilitas keilmuan dan moral.

“Menjaga AHWA bukan berfaedah menolak demokrasi. nan kita jaga adalah agar kerakyatan nan digunakan di NU tidak tercerabut dari tradisi dan watak NU sendiri,” tegasnya.

Dia menambahkan, NU mempunyai struktur kepemimpinan nan unik melalui keseimbangan antara Rais ‘Aam sebagai otoritas keagamaan dan Ketua Umum Tanfidziyah sebagai pelaksana organisasi.

"Keseimbangan tersebut perlu dijaga melalui adab, jenjang keilmuan, musyawarah, dan sikap saling melengkapi," jelas KH Taufik.

Kepemimpinan NU Adalah Amanah

Taufik menegaskan, mempertahankan sistem AHWA pada akhirnya merupakan ikhtiar untuk menjaga jati diri NU.

“Bagi NU, kepemimpinan adalah amanah keilmuan dan moral, bukan sekadar mandat elektoral. Karena itu, memilih pemimpin melalui syura (musyawarah) dan pertimbangan para ustadz lebih sesuai dengan ruh dan tradisi NU,” pungkasnya.