Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts Tegur Keras Trump Soal Ancaman Pemakzulan Hakim

Ketua MA John Roberts melayangkan teguran langka setelah Donald Trump menakut-nakuti bakal memakzulkan pengadil federal.(AFP)

KETEGANGAN politik antara Gedung Putih dan lembaga yudikatif Amerika Serikat memasuki babak baru nan krusial. Ketua Mahkamah Agung AS, John Roberts, secara mengejutkan menyampaikan teguran publik nan sangat langka. Langkah ini diambil guna merespons eskalasi retorika Presiden Donald Trump dan sekutunya nan menyerukan pemakzulan (impeachment) terhadap hakim-hakim federal nan mengeluarkan putusan nan berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Meski pernyataan resmi Roberts tidak menyebut nama Trump secara langsung, momentum teguran ini muncul hanya beberapa jam setelah sang presiden secara terbuka menyerang Hakim Distrik AS, James Boasberg. Trump mendesak agar Boasberg dimakzulkan setelah pengadil tersebut mengeluarkan perintah sementara untuk memblokir deportasi golongan nan diduga personil geng asal Venezuela.

"Hakim Kiri Radikal nan gila ini, seorang pengacau dan provokator nan sayangnya ditunjuk oleh Barack Hussein Obama, tidak terpilih sebagai Presiden – Dia tidak MENANGKAN bunyi terbanyak (bahkan kalah jauh!), dia juga tidak MENANG DI SELURUH TUJUH NEGARA BAGIAN SWING STATE," tulis Trump dalam unggahannya di media sosial Truth Social.

Serangan verbal ini tidak datang sendiri. Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah sekutu dekat Trump, termasuk miliarder Elon Musk, secara garang menyuarakan pemakzulan pengadil di tengah rentetan putusan awal pengadilan nan menahan sejumlah kebijakan manajemen Trump. Agresivitas politik ini dinilai jauh lebih intens dibandingkan masa kedudukan pertama Trump, hingga memicu kekhawatiran publik bakal terjadinya krisis konstitusi di Amerika Serikat. Merespons seruan presiden, beberapa personil Kongres dari Partai Republik apalagi mulai bergerak untuk mengupayakan pemakzulan terhadap pengadil federal, nan secara konstitusi sebenarnya memegang kedudukan seumur hidup.

Langkah tegas Roberts ini mengingatkan publik pada teguran serupa nan pernah dia sampaikan pada tahun 2018. Kala itu, Roberts dengan tegas menyatakan perihal senada untuk melindungi muruah lembaga peradilan.

"Kita tidak mempunyai pengadil Obama alias pengadil Trump, pengadil Bush alias pengadil Clinton. nan kita miliki adalah sekelompok pengadil berdedikasi luar biasa nan melakukan upaya terbaik mereka untuk memberikan kewenangan nan setara bagi mereka nan datang di hadapan mereka." kata Roberts.

Kasus nan memicu perselisihan ini berakar dari upaya Trump menerapkan undang-undang tahun 1798. Regulasi lawas tersebut digunakan pemerintah untuk mempercepat deportasi penduduk dari negara nan dianggap "bermusuhan" dalam situasi perang alias saat terjadi ancaman invasi ke wilayah AS. Perintah penundaan nan dikeluarkan Hakim Boasberg sebenarnya bukan merupakan putusan final, melainkan langkah prosedural standar guna memberikan waktu bagi pengadilan untuk menelaah argumen norma dari kedua belah pihak. Namun, pihak Gedung Putih langsung membingkai langkah tersebut sebagai upaya yudikatif dalam merampas kewenangan pelaksana presiden.

Di sisi lain, respons Roberts memicu reaksi beragam dari pengamat hukum. Gabe Roth, Direktur Eksekutif lembaga pengawas Fix the Court, menilai pernyataan sang Ketua MA sebagai poin krusial nan krusial. Namun, dia juga melayangkan kritik tajam. Menurut Roth, langkah Roberts ini terasa agak ironis mengingat putusan Mahkamah Agung tahun lampau nan memberikan keimunan norma nyaris total kepada Donald Trump, nan dinilainya justru turut membuka jalan bagi situasi ketidakpastian norma saat ini. (CNN/Z-2)