
Ketika Mobil Listrik Bisa Kena Pajak dan Harga BBM Nonsubsidi Naik (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan patokan baru mengenai pajak untuk kendaraan listrik. Dengan adanya patokan baru itu, kendaraan berbasis listrik tak lagi otomatis bebas pajak. Di sisi lain, nilai bahan bakar minyak (BBM) turut naik.
Kedua perihal ini melanda industri otomotif Indonesia dalam waktu berdekatan.
1. Mobil Listrik Bisa Kena Pajak
Diketahui, pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea kembali nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kini kendaraan listrik tak lagi otomatis bebas PKB dan BBNKB, melainkan berjuntai kebijakan masing-masing pemerintah daerah.
Dalam patokan baru ini, kendaraan listrik tidak termasuk dalam kendaraan nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.
Peraturan ini diteken Mendagri Tito Karnavian pada 1 April 2026. Pada pasal 3 ayat 3 patokan terbaru ini, tak ada kendaraan listrik dalam kendaraan nan dikecualikan. Berikut kendaraan nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB dalam Permendagri No 11 Tahun 2026:
- kereta api
- kendaraan bermotor nan semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional nan memperoleh akomodasi pembebasan pajak dari pemerintah
- kendaraan bermotor daya terbarukan
- kendaraan bermotor lainnya nan ditetapkan dengan peraturan wilayah mengenai pajak dan retribusi daerah.
Meski tidak tercantum kendaraan listrik dari daftar nan dikecualikan, pemerintah tetap membuka ruang untuk insentif. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19, nan berbunyi:
Ayat 1 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 2 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk tahun pembuatan sebelum tahun 2026 diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan/atau BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
Ayat 3 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pada kendaraan bermotor nan dilakukan konversi bahan baka fosil menjadi KBL berbasis baterai.
Adanya insentif terhadap mobil listrik terbukti berakibat pada penjualan kendaraan ramah lingkungan
Padahal, pasar mobil listrik di Indonesia terus tumbuh dari tahun ke tahun. Berdasarkan info Gaikindo, pada 2021, penjualan mobil listrik hanya 687 unit. Jumlahnya terus naik apalagi pada 2025 penjualannya mencapai 103.931 unit.
6 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·