Kepala Daerah Setop Rekrut Staf Baru, Fokus Penataan PPPK

Kepala wilayah diminta tidak lagi merekrut staf baru. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kepala wilayah diminta tidak lagi merekrut staf baru. Pemerintah wilayah diminta menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan nan telah disepakati pemerintah berbareng DPR.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, terdapat dua perihal nan menjadi angan kepala wilayah kepada pemerintah pusat. Keduanya berangkaian dengan support kapabilitas fiskal dan kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Yang satu adalah memberikan support kapabilitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan nan kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN," kata Bima.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut telah memberikan jawaban atas dua persoalan nan selama ini menjadi perhatian kepala daerah. Dia pun mengingatkan kepala wilayah agar tidak merekrut staf baru.

"Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua perihal itu secara jelas, dan Kemendagri bakal turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala wilayah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan nan disepakati berasas rapat pada hari ini," ujarnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan buletin ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.