
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak, Simak Aturan Barunya (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea kembali nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dalam patokan baru ini, kendaraan listrik tidak termasuk dalam kendaraan nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB.
Dengan adanya patokan baru ini, kendaraan listrik tak lagi bebas pajak. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.
Pada peraturan sebelumnya, kendaraan listrik tercantum dalam objek nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB.
Namun, pada peraturan terbaru, tak ada kendaraan listrik dalam kendaraan nan dikecualikan. Berikut kendaraan nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB dalam Permendagri No 11 Tahun 2026:
- kereta api
- kendaraan bermotor nan semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional nan memperoleh akomodasi pembebasan pajak dari pemerintah
- kendaraan bermotor daya terbarukan
- kendaraan bermotor lainnya nan ditetapkan dengan peraturan wilayah mengenai pajak dan retribusi daerah.
Namun, pengenaan pajak untuk kendaraan berbasis listrik (KBL) tidak berkarakter mutlak. Pemerintah tetap membuka ruang untuk insentif. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 19, nan berbunyi:
Ayat 1 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat 2 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai untuk tahun pembuatan sebelum tahun 2026 diberikan insentif pembebasan alias pengurangan PKB dan/atau BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
Ayat 3 : pengenaan PKB dan BBNKB KBL berbasis baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pada kendaraan bermotor nan dilakukan konversi bahan baka fosil menjadi KBL berbasis baterai.
Sementara itu, pada Permendagri No 11 Tahun 2026 juga mengatur kalkulasi PKB berasas 2 komponen utama, ialah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan berat koefisien. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
Bobot koefisien ini mempunyai ketentuan. Koefisien sama dengan 1 berfaedah kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap tetap dalam pemisah toleransi.
Selain itu, koefisien lebih dari 1 berfaedah kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati pemisah toleransi.
Dalam lembar lampiran peraturan itu, tidak ada perbedaan mobil listrik dan bensin perihal berat koefisien. Contohnya, BYD Atto 3 nan termasuk jenis minibus mempunyai berat koefisien 1,050. Bobot koefisiennya sama dengan Daihatsu Xenia.
7 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·