Kena PPN 11 Persen di Indonesia? Ini Penjelasan Strava

PPN 11 Persen (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pihak aplikasi kebugaran, Strava merespons soal rumor pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah atas langganan jasa berbasis digital nan marak digunakan masyarakat fans olahraga lari tersebut. 

Juru bicara Strava menekankan sebagaimana diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Strava menjadi salah satu dari sejumlah platform digital internasional nan sekarang ditunjuk untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa digital berbayar di Indonesia. 

Pihak Strava tidak menafikan aplikasinya menjadi pilihan banyak orang sehingga perlu ada tindakan dari manajemen untuk mengakomodir kepentingan pengguna sekaligus tetap menjaga operasional jasa sesuai patokan nan berlaku, termasuk pengenaan PPN oleh negara.

"Kami memahami bahwa Strava mempunyai peran krusial dalam menghubungkan organisasi di seluruh Indonesia nan mempunyai semangat untuk aktif bersosialisasi melalui olahraga dan aktivitas bentuk lainnya," tulis manajemen Strava, Rabu (8/7/2026).

Atas dasar pertimbangan kepentingan pengguna, manajemen Strava lantas mengambil keputusan untuk mengedepankan kenyamanan pengguna loyal mereka nan selama ini berjuntai pada jasa aplikasi. Tak terkecuali mengambil beban pajak nan dikenakan atas penggunaan layanan.

"Oleh lantaran itu, kami berencana menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini dengan menyerap secara langsung biaya tambahan akibat penerapan PPN tersebut. Tidak bakal ada kenaikan nilai berlangganan Strava, dan jasa cuma-cuma kami juga bakal tetap tidak berubah," tulis manajemen kembali.

"Kami percaya langkah ini merupakan langkah terbaik untuk mendukung misi kami dalam membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan nan lebih aktif dan sehat di seluruh negeri," imbuh Juru Bicara Strava.