Kementerian UMKM, ITBAD Jakarta dan UM Maluku Dorong Pemberdayaan Usaha Mikro Inklusif Berbasis Teologi Al-Ma'un Berperspektif Perempuan

Ilustrasi(Dok Ist)

PENGEMBANGAN upaya mikro tidak cukup hanya mengandalkan akses permodalan. Penguatan kapabilitas sumber daya manusia, pendampingan berkelanjutan, hingga keberpihakan terhadap golongan rentan, khususnya wanita kepala keluarga, menjadi fondasi krusial dalam membangun ekonomi nan inklusif.

Pesan tersebut mengemuka dalam aktivitas Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif nan diselenggarakan oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia, bekerjasama dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Maluku di The City Hotel Ambon, 1–3 Juli 2026.

Pada sesi pertama, Kepala Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan (PSIPP) ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Yulianti Muthmainnah, memaparkan model pemberdayaan ekonomi berbasis Teologi Al-Ma'un Berperspektif Perempuan (TABP) dengan 30 indikator. Mayoritas family miskin nan memenuhi 30 parameter ini adalah wanita miskin korban KDRT, janda miskin, anak lebih dari 2 orang dan lainnya.

"Spirit utama TABP ini mengajarkan bahwa ibadah kepada Tuhan kudu dibarengi dengan kesediaan berbagi kepada orang lain. Tanpa kepedulian sosial, ibadah kehilangan makna. Karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari penerapan nilai-nilai keislaman," ujarnya di hadapan puluhan wanita pelaku UMKM.

Ia menjelaskan, melalui TABP, mahasiswa tidak hanya belajar teori di ruang kelas, tetapi diwajibkan melakukan observasi langsung pada masyarakat, membikin peta desa dan menentukan family miskin dengan 30 parameter berbareng warga, mewawancarai calon penerima faedah hasil peta desa. Selanjutnya, mahasiswa menggalang donasi, kemudian menyalurkannya dalam corak sarana usaha, bukan duit tunai.

"Model ini dirancang agar support tidak berakhir pada pendekatan karitatif, tetapi betul-betul mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat," katanya.

Yulianti mengungkapkan, sejak dijalankan pada 2017 hingga kini, program TABP telah menyasar wanita tulang punggung family nan selama ini kerap luput dari beragam program support pemerintah maupun lembaga sosial.

"Perempuan tulang punggung family adalah realitas nan tidak bisa disangkal. Mereka menjadi tulang punggung keluarga, banyak nan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan memperkuat di tengah kondisi ekonomi nan sulit. Justru golongan inilah nan selama ini sangat minim mendapatkan bantuan," jelasnya.

Dari hasil pendampingan tersebut, PSIPP menemukan bahwa kemiskinan nan dialami wanita kepala family berkarakter multidimensi. Persoalannya bukan sekadar kekurangan modal usaha, tetapi juga dipengaruhi relasi kuasa di lingkungan sosial, lilitan utang, hingga beragam halangan budaya nan membikin mereka susah keluar dari lingkaran kemiskinan.

TABP merupakan salah satu corak Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) di PTMA nan bermaksud mengintegrasikan rumor wanita (gender) dalam kurikulum untuk penghapusan enam corak kekerasan. Melalui TABP berkontribusi menolong korban KDRT berkekuatan secara ekonomi.

"Karena itu pemberdayaan ekonomi kudu dipandang sebagai proses nan berkelanjutan. Tidak cukup hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendampingi agar upaya nan dibangun betul-betul berkembang," katanya.

Selain itu, menurut Yulianti, penyelenggaraan TABP telah memberikan akibat penting, tidak hanya bagi masyarakat penerima manfaat, tetapi juga bagi mahasiswa.

"Program ini sukses menumbuhkan empati sosial sekaligus jiwa kewirausahaan mahasiswa. Bahkan setelah mata kuliah selesai, banyak mahasiswa nan tetap melanjutkan upaya nan mereka bangun selama mengikuti program tersebut," tutur Dosen pengampu mata kuliah AIK ini.

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah Perkuat Ekosistem UMKM

Gagasan mengenai pemberdayaan ekonomi wanita berbasis TABP nan dipaparkan Kepala PSIPP, Yulianti Muthmainnah, menjadi salah satu materi utama dalam aktivitas tersebut. Sesi ini diikuti secara langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, jejeran BPH UM Maluku, serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku.

Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan ekonomi Maluku.

"Persoalan utama nan kita hadapi hari ini adalah akses pasar, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan upaya nan berkelanjutan. Sebagian besar UMKM kita juga dikelola oleh perempuan-perempuan handal nan menjadi motor penggerak ekonomi family dan daerah," ujarnya membuka secara resmi Kegiatan Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif.

Ia berambisi training ini menjadi ruang belajar bagi pelaku upaya agar bisa meningkatkan kualitas upaya sekaligus memperluas akses terhadap beragam kesempatan pengembangan usaha.

Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Faris Al Fadhat, mengatakan bahwa pengembangan kapabilitas pelaku upaya merupakan investasi jangka panjang nan tidak kalah krusial dibandingkan support permodalan.

"Modal memang krusial untuk memulai usaha, tetapi nan tidak kalah krusial adalah gimana pelaku upaya terus mengembangkan kapasitasnya agar usahanya tetap memperkuat dan berkembang. Universitas mempunyai tanggung jawab melakukan pendampingan kepada masyarakat sebagai bagian dari caturdharma perguruan tinggi," katanya.

Menurutnya, Universitas Muhammadiyah Maluku berkomitmen menjadi ruang kerjasama nan menghadirkan faedah nyata bagi masyarakat Maluku melalui beragam program pengabdian.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku, Suriyanti Anwar, membujuk seluruh peserta memanfaatkan training sebagai kesempatan meningkatkan kompetensi.

"Jangan memandang aktivitas ini sebagai seremonial. Jadikan momentum ini untuk belajar, meningkatkan pengetahuan, sehingga upaya nan dijalankan bisa berkembang lebih baik. Kami juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam pengurusan legalitas upaya dan berambisi jasa ini dapat menjangkau seluruh kabupaten di Maluku," ujarnya.

Suriyanti menambahkan, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di beragam wilayah Maluku diharapkan menjadi pusat jasa bagi pelaku UMKM untuk memperoleh info usaha, pendampingan, pembiayaan, hingga akses pemasaran.

Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro Kementerian UMKM RI, Muhammad Firdaus, menegaskan bahwa kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, bumi usaha, dan media merupakan fondasi utama dalam membangun upaya mikro nan inklusif.

"Usaha mikro merupakan fondasi perekonomian nasional. Karena itu jangan sampai ada pelaku upaya mikro nan tertinggal dalam mengakses program pemerintah. Melalui jejaring nan kuat, pelaku upaya dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan lebih adaptif terhadap perubahan zaman," katanya.

Firdaus juga memperkenalkan aplikasi SAPA UMKM nan sedang dikembangkan Kementerian UMKM sebagai platform digital untuk memperluas jasa pendampingan bagi pelaku upaya mikro di seluruh Indonesia.

Melalui kerjasama antara Kementerian UMKM Republik Indonesia, ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Maluku, training ini diharapkan menjadi langkah awal membangun ekosistem pemberdayaan upaya mikro nan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada golongan masyarakat nan selama ini belum banyak tersentuh program pengembangan ekonomi.