Tim Okezone
, Jurnalis-Selasa, 17 November 2026 |15:06 WIB

Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, (Foto: Dok/Okezone)
JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah dalam aktivitas Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 nan diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Penyerahan ini merupakan bentuk konkret penyelenggaraan kegunaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung pembangunan nasional serta penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan tersebut merupakan hasil kerja berbareng dalam mengidentifikasi dan merumuskan penyelesaian beragam persoalan lintas sektor nan memerlukan keterlibatan sejumlah kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, beragam persoalan nan dihadapi masyarakat tidak selalu berada dalam lingkup kewenangan satu instansi. Oleh lantaran itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi agar setiap persoalan dapat ditangani secara terpadu dengan tetap memperhatikan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.
"Kementerian Koordinator dibentuk untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kita kudu mengetahui bagian mana dari suatu kebijakan nan belum berjalan, kenapa perihal itu terjadi, siapa nan mempunyai kewenangan menyelesaikannya, dan keputusan apa nan diperlukan," ujar Yusril.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan kegunaan koordinasi tidak boleh berakhir pada penyelenggaraan rapat maupun penyusunan konklusi administratif. Koordinasi kudu bisa menghasilkan langkah penyelesaian nan jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh lembaga terkait.
18 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·