Kemenkeu Perkuat Pengawasan Dana Transfer ke Daerah

Kementerian Keuangan meluncurkan fitur terbaru Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA - Kementerian Keuangan meluncurkan fitur terbaru Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana) nan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan serta mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, menjelaskan bahwa kehadiran fitur Perdana merupakan bagian dari lompatan transformasi fiskal nasional. Melalui sistem ini, penyaluran biaya TKD dipastikan bakal bergerak lebih terukur, terintegrasi dari hulu, serta berorientasi penuh pada hasil riil proyek pembangunan di daerah.

“Melalui fitur ini, kebutuhan pendanaan, aktivitas prioritas, serta output pembangunan wilayah dapat dipetakan secara lebih jelas sejak tahap perencanaan,” kata Askolani, Minggu (21/6/2026).

Pengembangan fitur Perdana ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii).

Sistem baru ini menyatukan proses bisnis, kompilasi data, serta pemanfaatan teknologi info untuk memperkuat peran Kemenkeu dalam mengawal shopping negara, mengingat porsi biaya transfer ke wilayah mempunyai berat nan sangat besar dalam postur APBN.

Melalui interkoneksi Perdana, pemerintah pusat sekarang dapat membedah kebutuhan prasarana dan pembangunan wilayah secara lebih mendalam. Evaluasi serapan biaya tidak lagi sekadar memandang kelancaran arus pencairan anggaran, melainkan juga melacak akibat nyata nan dirasakan masyarakat.

Setiap rupiah nan disalurkan melalui TKD sekarang dapat ditelusuri kontribusinya terhadap sasaran output, letak bentuk proyek, pemenuhan kebutuhan lokal, hingga keselarasan dengan program prioritas nasional.