Kemenhaj Tetap Izinkan Jemaah Haji Bayar Dam di Tanah Air, Wamen: Fasilitasi Perbedaan Fikih

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

 Fasilitasi Perbedaan Fikih

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Felldy Utama/IMG)

JAKARTA - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) tetap mempertahankan Surat Edaran Nomor S-50/BN/2026 tentang Pilihan Jenis Haji dan Pelaksanaan Pembayaran Dam, nan salah satunya memperbolehkan jemaah Indonesia bayar dam di Tanah Air. Kemenhaj menilai patokan tersebut merupakan corak penghormatan terhadap perbedaan pandangan fikih.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan surat info tersebut justru bakal diperkuat meskipun mendapat kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), nan mendesak Kemenhaj untuk melakukan revisi.

“Kami justru bakal memperkuat info tersebut, bukan mencabut,” kata Dahnil, sebagaimana dilansir NU Online.

Menurut Dahnil, pemerintah tidak mempersoalkan adanya perbedaan pandangan fikih mengenai penyelenggaraan dam, baik nan dilakukan di Tanah Haram maupun di Indonesia sebagaimana pandangan nan berkembang di kalangan MUI dan Muhammadiyah.

“Kami menyediakan ruang nan sangat luas untuk perbedaan. Jemaah haji nan mau dan percaya dengan fikih nan memperbolehkan dipotong dam di dalam negeri kami mempersilakan, dan bisa dipotong di dalam negeri seperti pandangan tarjih Muhammadiyah maupun pandangan lainnya,” jelasnya pada Kamis (14/5/2026).

Ia juga mempersilakan jemaah mengikuti pandangan nan mewajibkan dam dilakukan di Tanah Haram. Namun, Dahnil mengingatkan agar penyelenggaraan dam dilakukan melalui lembaga resmi nan diakui Pemerintah Arab Saudi, ialah Addahi.

“Yang percaya hanya bisa dipotong di Tanah Haram seperti pandangan MUI, kami persilakan pangkas di Tanah Haram tapi kudu via lembaga resmi nan dilegalkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi ialah Addahi. Selain di luar itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyatakan ilegal,” ujarnya.

Selengkapnya
Sumber Okezone.com
Okezone.com
↑