Kemendagri Ajak Daerah Perkuat Inovasi Wujudkan Smart Governance Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo membujuk pemerintah wilayah memperkuat inovasi sebagai fondasi untuk mewujudkan 'smart governance' nan berkelanjutan.

"Smart governance adalah keahlian pemerintah mengambil keputusan berbasis data, mengintegrasikan lintas sektor, memperkuat partisipasi publik, memanfaatkan kepintaran artifisial dan analitik data, serta membangun kerjasama antarpemerintah dan multipihak," ujar Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (11/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Yusharto menerima penghargaan 'Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability' pada arena Anugerah Penghargaan Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Yusharto menegaskan konsep itu tidak boleh dipahami sebatas digitalisasi pelayanan publik alias penggunaan aplikasi pemerintahan.

"Tata kelola pemerintahan nan pandai tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada keahlian menghadirkan kebijakan nan adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy)," papar dia.

Yusharto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan corak apresiasi atas komitmen BSKDN dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan sekaligus amanah untuk terus memperkuat peran BSKDN sebagai penggerak lahirnya kebijakan publik nan inovatif dan berdampak.

"Penghargaan ini bukanlah garis akhir dari sebuah perjalanan, melainkan amanah untuk terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan nan inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti," ucap dia.

"Penghargaan ini sesungguhnya juga menjadi milik seluruh pemerintah wilayah nan setiap hari menghadirkan beragam solusi bagi masyarakat melalui inovasi," sambung Yusharto.

Menurut dia, tantangan pembangunan perkotaan nan semakin kompleks akibat urbanisasi menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan nan lebih inovatif untuk menjawab persoalan kemacetan, perumahan, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, hingga tuntutan pelayanan publik nan semakin sigap dan transparan.

"Tantangan tersebut tidak dapat dijawab melalui pendekatan birokrasi konvensional, melainkan memerlukan kebijakan berbasis data, didukung teknologi digital, serta dibangun melalui kerjasama pemerintah, akademisi, bumi usaha, komunitas, dan masyarakat," kata Yusharto.

Dalam konteks itu, Yusharto menegaskan penemuan wilayah merupakan fondasi krusial pembangunan nasional. Karena itu, Kemendagri terus membangun ekosistem penemuan melalui pembinaan, pengukuran, pendampingan, serta diseminasi beragam praktik terbaik nan dikembangkan pemerintah daerah.

Menurut dia, jumlah penemuan wilayah nan dilaporkan pemerintah wilayah meningkat dari 3.718 penemuan pada 2018 menjadi 36.742 penemuan pada 2025, nan menunjukkan penemuan telah berkembang menjadi budaya kerja pemerintahan di beragam daerah.

"Di kembali puluhan ribu penemuan tersebut terdapat pengalaman, pembelajaran, dan solusi nan telah terbukti menjawab persoalan masyarakat. Tugas kami adalah memastikan seluruh praktik baik itu diolah menjadi pengetahuan kebijakan, dianalisis secara ilmiah, lampau diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan nan dapat direplikasi secara nasional," terang Yusharto.

Dia menambahkan, BSKDN bakal terus memperkuat fungsinya sebagai lembaga kajian kebijakan pemerintah (government think tank) di lingkungan Kemendagri melalui pemanfaatan prakiraan kebijakan (policy foresight), kepintaran artifisial, analitik data, serta pertimbangan kebijakan berbasis bukti untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan nan bisa menjawab tantangan pembangunan saat ini maupun masa depan.

"Keberhasilan pembangunan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran alias pembangunan prasarana fisik, tetapi juga keahlian pemerintah mengubah pengetahuan menjadi kebijakan, penemuan menjadi budaya kerja, serta kerjasama menjadi faedah nyata bagi masyarakat," jelas Yusharto.