Kejagung Tangkap Dadan Cs, Korupsi BGN Perlu Diusut hingga Daerah

Dadan Hindayana (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar dugaan korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan kedua wakilnya, Lodewjk Pusung dan Sony Sonjaya ditetapkan tersangka.

Kejagung pun didorong untuk tidak hanya mengusut perkara di tingkat pusat. Namun, perlu menelusuri potensi penyimpangan hingga ke wilayah mengingat cakupan program nan sangat luas.

“Kita apresiasi Kejaksaan Agung nan tiada henti bergerak memberantas korupsi. Namun, dugaan tindak pidana korupsi ini kudu diusut tuntas. Sangat tragis dan ironis jika biaya gizi untuk siswa sampai dikorupsi. Siapa pun nan terlibat, dari pusat sampai daerah, kudu dimintai pertanggungjawaban,” kata Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad, dikutip Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, penegakan norma nan tegas menjadi krusial lantaran perkara ini berangkaian langsung dengan anggaran pemenuhan gizi masyarakat, khususnya siswa sekolah. Proses investigasi kudu dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak nan diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. 

Aparat penegak norma juga kudu menelusuri secara perincian aliran biaya nan berangkaian dengan program MBG agar bangunan perkara menjadi lebih terang. Untuk itu, Suparji mendorong Kejagung memperkuat sinergitas dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keterlibatan PPATK diperlukan guna memastikan pergerakan biaya dapat ditelusuri secara komprehensif, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana pencucian duit (TPPU). 

“Kejagung kudu menggandeng PPATK untuk mendapatkan kepastian tentang aliran dananya dan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian duit (TPPU). Jangan sampai pengusutan ini hanya menyentuh permukaan saja,” ujarnya.

Suparji mengingatkan pengedaran anggaran program MBG menjangkau hingga tingkat kecamatan. Karena itu, potensi penyimpangan tidak hanya berada di level pusat, tetapi juga dapat terjadi pada penyelenggaraan program di daerah.