Kejagung Akan Terapkan TPPU di Kasus Chromebook Dinilai Berbasis Bukti

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim/Okezone

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, seluruh kekayaan kekayaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dinilai tidak wajar tetap bakal ditelusuri, baik dari sisi aliran biaya maupun asal-usulnya. Kejagung tetap mendalami pengarahan nan disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, belum bisa memastikan kapan langkah tersebut bakal mulai dijalankan. Pasalnya, interogator dan penuntut umum Kejagung tetap mempelajari pertimbangan nan disampaikan majelis pengadil dalam putusan.

Menanggapi perihal tersebut, Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyatakan publik sebaiknya memandang proses pertimbangan Kejagung ini dari perspektif norma murni, bukan sekadar opini alias dinamika politik. Suparji menilai kehati-hatian Kejagung dalam menelaah kasus ini sudah tepat.

"Perlu dicatat bahwa Kejaksaan Agung baru menyatakan bakal mempelajari pertimbangan majelis pengadil nan membuka kemungkinan penggunaan pasal TPPU, sehingga secara norma perihal tersebut tetap merupakan proses evaluasi, bukan keputusan final," ujarnya, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, penerapan TPPU kudu didasarkan pada kebenaran material nan kuat, nan sekaligus bakal menjadi bukti profesionalisme Kejaksaan di mata publik.

Namun andaikan nantinya interogator menemukan adanya upaya menyembunyikan, menyamarkan, mengalihkan, alias menempatkan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU TPPU, maka penerapan TPPU justru merupakan akibat logis dari penegakan norma nan komprehensif.

Sebaliknya, andaikan unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penggunaan TPPU tidak boleh dipaksakan hanya untuk membangun persepsi publik.

“Dengan demikian, legitimasi penegakan norma ditentukan oleh pembuktian, bukan oleh besarnya nama seseorang ataupun tekanan opini publik," jelasnya.

Sementara mengenai akibat hukum, Suparji memproyeksikan langkah tegas Kejaksaan dalam melacak aset bakal memberikan pengaruh jera nan masif bagi birokrasi, meski interogator tetap kudu jeli menjaga pemisah pidana agar tidak menghalang kebijakan strategis.