Kehadiran Presiden di Paripurna DPR Harus Berdampak

Presiden Prabowo Subianto(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PENGAMAT Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menilai langkah Presiden Prabowo Subianto nan datang dan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan Sidang Paripurna DPR RI dinilai sebagai sebuah kejadian baru. Ia menyebut kehadiran bentuk seorang kepala negara dalam agenda tersebut memotong tradisi kenegaraan nan biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan.

"Ya memang ini perihal nan baru bagi tradisi kenegaraan di mana presiden datang dalam rapat paripurna tersebut," ujar Lili ketika dihubungi, Rabu (20/5).

Lili mengingatkan bahwa kedekatan hubungan alias komunikasi langsung antara presiden dan para personil majelis di atas podium paripurna kudu tetap diletakkan dalam koridor tata kelola pemerintahan nan sehat. Ia berharap, kehadiran langsung Presiden Prabowo bukan strategi politik untuk menjinakkan parlemen.

"Kita berambisi kehadiran tersebut bukan lantaran dalam konteks untuk hal-hal mengenai dengan konsolidasi kekuasaan, untuk melemahkan kegunaan kontrol dewan, tetapi dalam membangun komunikasi dan koordinasi untuk pembangunan Indonesia ke depan," tegasnya.

Lebih lanjut, Lili menilai sisi positif dari kehadiran langsung presiden adalah terciptanya sinergi kesamaan perspektif antara pemerintah dan DPR. Menurutnya, komunikasi langsung ini dibutuhkan agar Indonesia mempunyai tameng kebijakan nan solid dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. "Antara pelaksana dan legislatif ada perspektif nan sama untuk berbareng mengatasi perekonomian agar tetap baik dan stabil," ujarnya.

Di tengah bayang-bayang kekhawatiran publik terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Lili menilai kehadiran langsung seorang kepala negara memang sudah sangat mendesak. Menurutnya, presiden kudu turun tangan langsung memulihkan kepercayaan pasar. "Saya kira ya (Presiden perlu tampil), lantaran jika tidak, bisa berbahaya," kata Lili.

Kendati demikian, Lili menegaskan bahwa pidato saja tidak bakal cukup jika tidak ada eksekusi riil di sektor moneter dan fiskal. Jika pemerintah kandas menjinakkan pelemahan rupiah, maka penampilan presiden di DPR justru berpotensi memicu mosi tidak percaya dari pelaku pasar.

"Namun demikian, sikap optimisme tersebut kudu dibarengi dengan langkah-langkah untuk membendung nilai rupiah agar tidak makin jatuh. Tanpa itu, bisa kontraproduktif," pungkas Lili. (Faj/P-3)