Keamanan Indo-Pasifik Indonesia Sedang Dipertaruhkan

Pada 31 Maret, Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Tokyo untuk berjumpa dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi, dengan kedua pemimpin berjanji untuk memperdalam kerja sama di bagian keamanan maritim dan energi.

Meskipun Indo-Pasifik mungkin tampak jauh dari bentrok nan sedang berjalan di Timur Tengah, krisis tersebut telah memberikan peringatan nan jelas, negara-negara nan memusuhi bersedia menargetkan jalur laut nan menjadi tulang punggung ekonomi global, dan aturan-aturan lama nan pernah menjaga keamanan perairan dari paksaan tidak lagi bisa dianggap pasti.

Bagi Indonesia—yang berada di antara beberapa perairan paling diperebutkan di dunia—peringatan tersebut semakin memperkuat perlunya mitra nan mempunyai keahlian sekaligus kemauan untuk membantu mempertahankannya.

Pada 21 April, Jepang memberlakukan salah satu reformasi ekspor pertahanan paling signifikan dalam beberapa dasawarsa terakhir, untuk pertama kalinya melegalkan ekspor peralatan militer, mematikan termasuk kapal perang dan rudal. Sabtu berikutnya, Australia mengonfirmasi pembelian sebelas fregat kelas Mogami dari Jepang senilai 7 miliar dolar.

Para pengamat dengan tepat memandang reformasi dan kesepakatan tersebut sebagai konfirmasi kebangkitan kembali Jepang sebagai tokoh geopolitik utama, secara dunia maupun regional.

Bagi Indonesia—sebuah negara kepulauan nan melintasi beberapa jalur laut paling kritis di dunia—peluang ini datang di saat negara menghadapi tingkat agresi maritim Tiongkok nan belum pernah terjadi sebelumnya.

Jakarta telah menyatakan ketertarikannya terhadap fregat Jepang dan sedang mempertimbangkan akuisisi kapal selam kelas Soryu milik Jepang, saat kampanye area abu-abu Beijing di Laut China Selatan semakin mendekati wilayah Indonesia.

Bagi dua kerakyatan maritim nan berkomitmen pada tatanan internasional nan bebas dan terbuka, kerja sama semacam itu menjadi semakin tak tergantikan.

Meskipun kapal tanker milik Indonesia sejauh ini telah mendapatkan akses kondusif melalui Selat Hormuz, pada pertengahan Maret, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan peringatan nan mengkhawatirkan: persediaan bahan bakar Indonesia hanya memberikan penyangga selama 30 hari, menurut perkiraan resmi.

Hormuz mungkin menjadi masalah saat ini, tetapi kampanye tekanan maritim Tiongkok nan terus berkembang di seluruh Indo-Pasifik mengingatkan bahwa akibat semacam itu tidak terbatas pada krisis nan jauh.

Di Laut China Selatan, Beijing semakin mengintensifkan penggunaan area abu-abu, tekanan nan rendah intensitasnya, tetapi persisten terhadap tatanan maritim nan ada, termasuk di perairan sekitar Kepulauan Natuna.

Oleh lantaran itu, Jakarta menghadapi tantangan nan kompleks, memperkuat keamanan maritim dan ekonominya sembari mempertahankan otonomi strategis nan telah lama mendefinisikan doktrin kebijakan luar negerinya.

Visi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) Jepang menawarkan jalur nan praktis. Visi ini memungkinkan kerja sama keamanan tanpa hambatan aliansi nan selama ini dihindari Indonesia, dengan prinsip dan posisi masing-masing negara nan tetap dihormati.

Jepang sendiri sedang bergulat dengan banyak tekanan maritim nan sama nan dihadapi Jakarta. Pelanggaran Tiongkok nan terus-menerus di dekat Kepulauan Senkaku dan Okinawa—serta tingkat aktivitas Tiongkok nan memecahkan rekor di perairan nan dikelola Jepang—telah memperkuat kekhawatiran Tokyo tentang lingkungan keamanan Indo-Pasifik nan semakin memburuk.

Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi telah memperingatkan bahwa Jepang dan mitra-mitra Indo-Pasifiknya menghadapi lingkungan keamanan paling rawan sejak Perang Dunia II.

Didorong oleh kemenangan pemilu telak Perdana Menteri Takaichi pada Februari lalu, Tokyo sedang dengan sigap mengubah postur pertahanannya. Tokyo bergerak untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Pertahanan Lima Tahun dan berupaya memperdalam kerja sama dengan mitra-mitra regional, termasuk ASEAN.

Anggaran pertahanan tahun ini telah mencapai rekor tertinggi sebesar 9 triliun yen (56 miliar dolar), dan melalui investasi dalam keahlian serangan jarak jauh serta aset tak berawak, Jepang mengambil peran nan lebih proaktif dalam keamanan regional.

Jepang telah mulai mengadakan rudal stand-off dari AS dan Norwegia, nan dimaksudkan semata-mata untuk keperluan defensif, sekaligus meningkatkan keahlian kapal perusaknya dengan kapabilitas peluncuran Tomahawk dan munisi berpemandu baru.

Meskipun dirancang untuk tujuan defensif, kemampuan-kemampuan ini berfaedah sebagai pencegah nan jelas terhadap agresi Tiongkok, dan Tokyo telah bersikap sangat transparan sepanjang prosesnya, menjaga perbincangan dengan organisasi internasional tetap terbuka.

Singkatnya, Jepang adalah mitra paling sesuai di Indo-Pasifik, dan kerja sama dengan Jepang—bersama dengan promosi FOIP—sejalan dengan kepentingan strategis jangka panjang Indonesia. Tekanan maritim Tiongkok sudah semakin mendekati perairan Indonesia sendiri.

Indonesian Ocean Justice Initiative menyatakan bahwa kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok, serta sebuah kapal riset oseanografi, memasuki perairan Indonesia setidaknya empat kali, ialah antara Mei dan September 2025. Laporan tersebut juga merinci beberapa kejadian kerusakan prasarana kabel bawah laut nan kritis di Laut Arafura.

Jakarta telah mulai merespons. Presiden Prabowo Subianto menjadikan ketahanan sebagai inti kebijakan luar negeri Indonesia tahun ini, dan pada Februari lalu, Jepang, Indonesia, dan India menggelar latihan angkatan laut trilateral pertama mereka di Laut Andaman ketika ketiga negara berupaya memperdalam interoperabilitas.

Bekerja sama lebih erat dengan Tokyo bakal memberi Jakarta alat-alat praktis nan dibutuhkan untuk memantau dan pada akhirnya menghalangi tekanan Tiongkok lebih lanjut, termasuk sekitar 70 miliar yen (440 juta dolar) dalam sistem tak berawak nan tengah dikerahkan Jepang untuk beradaptasi dengan meningkatnya tingkat peperangan hibrida di kawasan.

Latihan trilateral di Laut Andaman pada Februari lalu—bersama kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang—merupakan tanda-tanda positif bahwa hubungan ini bergerak ke arah nan benar. Namun demikian, krisis Hormuz nan sedang berjalan kudu menjadi peringatan terhadap sikap lengah. Gangguan maritim adalah akibat nan nyata dan semakin mendekat ke perbatasan Indonesia sendiri.

Kampanye area abu-abu Tiongkok sedang berupaya menggoyahkan supremasi norma dan kebebasan navigasi nan menjadi sandaran ekonomi Indonesia—Jakarta tidak bisa lagi menyaksikan proses tersebut dari pinggir lapangan. Melindungi keamanan maritimnya bakal memerlukan kerja sama dengan kekuatan-kekuatan Indo-Pasifik nan berpikiran sama, nan mempunyai kapabilitas dan kemauan untuk menegakkan visi FOIP. Jepang menawarkan jalur tersebut.