Nur Khabibi
, Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |12:30 WIB

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)
JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, menjelaskan argumen lembaganya belum mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi, nan menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Asep mengatakan, KPK sebelumnya menerima undangan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya nan ditujukan kepada ketua KPK, untuk melakukan koordinasi dan supervisi mengenai penanganan perkara oleh abdi negara penegak norma (APH).
Menindaklanjuti undangan tersebut, ketua KPK menugaskan dirinya berbareng Deputi Koordinasi dan Supervisi, Ely Kusumastuti, untuk menghadiri pertemuan tersebut.
"Kami datang di sana. Kami berbincang dengan interogator mengenai gimana koordinasi dan supervisi dalam sebuah perkara," kata Asep, Senin (13/7/2026).
Dalam pertemuan itu, KPK menilai perkara tersebut tetap berada pada tahap awal, sehingga belum memenuhi syarat untuk dilakukan pengambilalihan.
"Kalau diambil alih, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, lampau supervisi. Setelah itu baru disesuaikan dengan klausul nan ada pada Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Di sana ada kriteria kapan pengambilalihan perkara dilakukan," ujarnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari
Follow
Berita Terkait
Telusuri buletin news lainnya
4 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·